PERANG di Timur Tengah dan ketidakstabilan geopolitik global kembali menekan perekonomian dunia.
Salah satu dampak paling nyata adalah lonjakan harga minyak mentah yang melampaui asumsi dasar APBN 2026.
Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak sekitar 70 dolar AS per barel dengan kurs Rp 16.500 per dolar AS.
Namun dalam perkembangan global, harga minyak sempat bergerak di atas 100 dolar AS per barel.
Lonjakan ini bukan sekadar angka statistik. Ia langsung menekan APBN melalui peningkatan beban subsidi energi.
Ketika harga minyak naik sementara harga BBM domestik ditahan demi stabilitas sosial, maka selisihnya harus ditanggung negara.
Postur APBN 2026: Ruang Fiskal yang Kian Menyempit
Dalam konteks ini, postur APBN 2026 menunjukkan tekanan yang tidak kecil.
Pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 3.153,6 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 3.842,7 triliun.
Baca juga: Jeda Dua Minggu dan Momentum Emas Indonesia
Selisihnya menghasilkan defisit sebesar Rp 689,1 triliun atau sekitar 2,68 persen terhadap PDB.
Struktur belanja negara memperlihatkan bagaimana ruang fiskal semakin menyempit. Belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 1.510,6 triliun, belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 1.639,2 triliun, dan transfer ke daerah sekitar Rp 692,9 triliun.
Di dalamnya, belanja rutin seperti gaji pegawai, bantuan sosial, subsidi, dan operasional menghabiskan porsi besar anggaran.
Pada saat yang sama, pembayaran bunga utang telah mencapai sekitar Rp 599 triliun per tahun, sebuah angka yang terus meningkat dan menyerap ruang fiskal secara signifikan.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah tahun 2026 tetap mendorong sejumlah program besar secara simultan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan anggaran sekitar Rp 335 triliun. Sekolah Rakyat sekitar Rp 24,9 triliun, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sekitar Rp 34,57 triliun, dan pembangunan batalyon TP sekitar Rp 45 triliun.
