JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, wacana war ticket pelaksanaan haji tidak efektif dilaksanakan di Indonesia, terutama jika diimplementasikan dalam waktu dekat.
“Saya belum melihat itu efektif ya,” ujarnya saat memberikan keterangan usai acara Halal Bihalal dan Penghargaan Kaderisasi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Cak Imin, panggilan akrabnya, menilai, sistem antrean haji di Indonesia sudah berjalan sangat lama. Banyak calon jemaah haji yang menunggu gilirannya untuk berangkat ke Tanah Suci.
Jika sistem war ticket haji dilaksanakan, Cak Imin khawatir masa tunggu berangkat haji ikut terdampak.
Baca juga: Wacana War Ticket Haji, Wamenhaj: Tidak Korbankan yang Antre
“Karena sistem antrean itu benar-benar sudah berjalan dan sudah lama orang mengantri. Jangan sampai masa tunggu yang panjang itu kemudian putus, pupus harapan,” katanya.
Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah yang menginisiasi pembahasan wacana ini perlu memikirkan umat yang waktu menunggunya tinggal sebentar.
“Sudah telanjur antre tinggal lima tahun, kasihan. Yang sudah antre tinggal dua tahun bagaimana?” ucap Cak Imin.
Menurutnya, wacana war ticket haji ini masih belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.
Baca juga: Pro Kontra War Ticket Haji, Wamenhaj Tegaskan Masih Sebatas Wacana
“Masih wacana itu, masih jauhlah, masih panjang. Bisa saja (dilaksanakan) tapi one day,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf menyoroti panjangnya antrean haji yang terjadi saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pembukaan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/ 2026 M, di Asrama Haji Tangerang, Rabu (8/4/2026).
Antrean haji dinilai sebagai dampak dari meningkatnya jumlah pendaftar setiap tahun serta keterbatasan kuota keberangkatan.
Baca juga: Wamenhaj Beberkan soal Wacana War Ticket Haji, Belum Jadi Kebijakan Resmi
Pemerintah mulai mengkaji kembali sistem yang ada untuk mencari solusi yang lebih efektif.
Menhaj menyampaikan bahwa pihaknya mulai mempertimbangkan kembali apakah antrean panjang masih perlu dipertahankan.
“Ketika kita bicara tentang antrean haji, pemikiran kami di Kemenhaj, terutama Wamen, apakah perlu antrean yang begitu lama, apakah tidak perlu dipikirkan kembali sebelum ada BPKH,” ujarnya, dilihat di akun Instagram resmi Kemenhaj @kemenhaj.ri.
Ia menilai bahwa sebelum adanya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sistem keberangkatan tidak mengalami antrean panjang.
Baca juga: Soal “War Ticket, Ketua Komisi VIII: Jangan Sampai Ada Anggapan Orang Miskin Dilarang Haji
Namun ditegaskan kembali oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak bahwa wacana tersebut belum menjadi kebijakan resmi dan masih sebatas wacana.
"Ini bukan kebijakan tahun ini loh. Jangan salah tulis nanti. Ini adalah wacana kota sesuai dengan perintah Presiden gimana caranya supaya tidak ada lagi antrean," ujar Dahnil
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
