Benarkah Indonesia Termasuk Negara yang Aman jika Terjadi Perang Dunia III?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis Indonesia di tengah eskalasi konflik global yang kian memanas. Prabowo bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara paling aman atau berada di kasta ”papan atas” jika terjadi Perang Dunia III.

”Kalau terjadi Perang Dunia III, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas, lho. Sekarang, kalau ke Bali, lihat itu berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ,” ujar Presiden dalam rapat kerja pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama menyampaikan, pernyataan Presiden soal Indonesia merupakan negara paling aman jika terjadi Perang Dunia III sebagai klaim yang tak sesuai dengan kondisi lapangan.

”Realitasnya, Indonesia menghadapi banyak kerentanan, seperti dari konflik Laut China Selatan, ketergantungan ekonomi pada negara besar, hingga lemahnya sistem pertahanan. Jadi, klaim paling aman lebih terdengar retoris daripada berbasis fakta,” papar Virdika. 

The International Institute for Strategic Studies (IISS) dalam ”The Military Balance, The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2026” mencatat, pada Januari 2025 Kementerian Pertahanan menyatakan, anggaran pertahanan akan secara bertahap meningkat menjadi 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama beberapa tahun mendatang. Peningkatan anggaran Indonesia berfokus pada modernisasi.

Rencana modernisasi Kekuatan Esensial Optimal (OEF) yang akan berlangsung hingga 2029 merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional yang disebut Perisai Trisula Nusantara. Program sebelumnya, yakni Kekuatan Esensial Minimum (MEF) yang berakhir pada tahun 2024, hanya mencapai 65 persen dari target. Sebagian besar tidak terwujud karena kendala keuangan.

Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas, saat ini semakin banyak negara yang memiliki rudal balistik yang dapat mengangkut hulu ledak nuklir dengan jarak tempuh ribuan kilometer. Meski Indonesia berhubungan baik dengan semua negara, metode perang asimetris dengan menyasar aset-aset yang tersebar di berbagai negara tetap bisa berdampak ke Indonesia.

Pengamat pertahanan dari Binus University, Tangguh Chairil, menilai, pernyataan yang menganggap Indonesia aman dari dampak perang dunia adalah pandangan yang keliru. Menurut dia, letak geografis Indonesia justru menempatkan negara ini di garis depan potensi gesekan.

Kekuatan sebuah angkatan bersenjata modern tak lagi cukup diukur dari—istilahnya—setajam apa pedang yang dimiliki, tetapi dari seberapa cerdas sistem saraf yang menggerakkan pedang itu. Di balik deretan alat utama sistem senjata atau alutsista baru yang dipamerkan pada HUT Ke-80 TNI, Indonesia sejatinya sedang membangun sebuah sistem saraf pertempuran yang baru. Inilah sebuah evolusi senyap di jantung pertahanan negara, sebuah pergeseran dari sekadar mengumpulkan alutsista menjadi merancang otak yang mengendalikannya secara presisi.

Hal yang terjadi saat ini adalah pergeseran paradigma. Sebuah metamorfosis dari sekadar daftar belanja alutsista menjadi pembangunan ”otak” dari sebuah sistem pertahanan yang cerdas dan terintegrasi. Seiring berakhirnya era Rencana Strategis Minimum Essential Force (MEF), Indonesia kini memasuki babak baru yang dibingkai dalam kerangka strategis Perisai Trisula Nusantara.

Perubahan ini bukanlah sekadar pergantian nama atau pembaruan daftar akuisisi. Ia menyentuh jantung filosofi pertahanan negara, mengubah pertanyaan mendasar dari ”apa yang kita punya?” menjadi ”apa yang bisa kita lakukan bersama?”

Si vis pacem, para bellum. Secara leksikal mengandung makna bahwa perdamaian yang sejati dan tenteram hanya dapat dicapai melalui kekuatan militer yang cukup untuk membendung ancaman atau serangan.

Fakta ini dapat dilihat dalam realitas perang Rusia versus Ukraina ataupun Israel versus Hammas, terbukti bahwa keberhasilan strategi diplomasi memang harus dilengkapi dengan dukungan realitas kekuatan militer negara yang tangguh.

Belajar dari keniscayaan perang yang kapan saja bisa terjadi, maka sangat beralasan apabila tuntutan pada urgensi modernisasi dan pemenuhan alutsista TNI adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.

Salah satu kesimpulan dari Sun Tzu, penulis ”The Art of War”, ahli strategi perang China, bahwa pihak yang unggul dalam strategi perang modern adalah pihak yang menggunakan alutsista yang unggul jumlah dan modern teknologinya.

Memenuhi target kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF) Tentara Nasional Indonesia cukup sulit. Tantangannya terletak pada jumlah anggaran, diversifikasi negara produsen, hingga kuantitas alat utama sistem persenjataan yang dibeli.

Sebagai gambaran, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, MEF ditargetkan mencapai 100 persen. Pada awal 2023 MEF TNI Angkatan Udara (AU) baru mencapai 51,51 persen, sedangkan TNI Angkatan Darat (AD) 76,23 persen dan TNI Angkatan Laut 59,69 persen hingga 2021. Secara keseluruhan pada 2021 MEF TNI sebesar 62,31 persen.

”Indikator utama dari MEF adalah alutsista. Sementara Indonesia masih butuh banyak alutsista (alat utama sistem persenjataan) di berbagai matra. Ini membuat pemenuhan MEF menjadi sulit,” ujar Tangguh Chairil saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Penguatan alat utama sistem persenjataan baru sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. ”Semuanya disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Tapi, memang kita ingin berusaha agar terpenuhi,” kata Presiden ke-7 RI Joko Widodo seusai menyaksikan penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Saat itu, Prabowo mengklaim dukungan pemerintahan Presiden Jokowi pada sektor pertahanan adalah yang terbesar dalam sejarah. Namun, dukungan itu terkendala oleh prioritas lain yang lebih penting, seperti penanganan pandemi Covid-19 yang membutuhkan anggaran besar.

Mengenai target MEF, ia menyampaikan, hal itu tak terpaku pada capaian persentase. ”Hal penting adalah kesiapan kemampuan operasi militer Indonesia,” ujar Prabowo seusai menerima Brevet Wing Kehormatan Penerbang TNI AU di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Meski demikian, Prabowo tetap menargetkan MEF militer Indonesia sedekat mungkin pada target 100 persen. Ini penting karena TNI merupakan modal keselamatan, kedaulatan, dan kemakmuran bangsa.