Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi sekaligus bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern.
Pernyataan tersebut disampaikan usai meninjau langsung penerapan WFH di Gedung Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan tingkat partisipasi ASN mencapai sekitar 40 persen.
"Prinsip efisiensi ini bukan hanya sekadar soal kita supaya tidak tergantung kepada pasokan BBM internasional, tetapi juga ada transformasi budaya kerja baru, ada kultur kerja yang baru, semuanya terbiasa gitu dan arahnya ke sana," ujar Bima.
Efisiensi Anggaran dan EnergiBima meminta pemerintah daerah menghitung dampak efisiensi anggaran dari kebijakan WFH, terutama dalam penghematan penggunaan BBM, air, dan listrik.
Ia menegaskan kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas harga BBM agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
"Bagi Presiden, bagi pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga," katanya.
Layanan Publik Tetap BerjalanMeski sebagian ASN bekerja dari rumah, Bima memastikan layanan publik tetap berjalan optimal dengan pengaturan khusus.
Sektor vital seperti dinas lingkungan hidup, pemadam kebakaran, sumber daya air, dan Satpol PP tetap beroperasi penuh, sementara layanan kecamatan, kelurahan, dan perizinan dibatasi maksimal 50 persen pegawai bekerja di kantor.
Pemerintah juga menerapkan pengawasan ketat melalui pelaporan kinerja digital dan pemantauan lokasi, serta memberikan sanksi bagi ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Selain itu, Bima mengapresiasi langkah Pemkot Bekasi yang mendorong ASN menggunakan transportasi umum dan sepeda, serta berharap pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik dapat diperluas.
