Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar kebijakan sosial bagi-bagi makanan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut MBG menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang sedang mengubah lanskap bisnis di daerah.
Executive Director Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, menegaskan MBG sudah memberikan efek positif bagi perekonomian di sektor riil saat ini.
“Dulu sebelum program MBG dimulai, stok ayam dan telur kita berlebih. Sekarang justru kekurangan, hingga harga telur jadi lebih mahal. Kita sedang memacu produksi lebih banyak lagi," jelas Mulya Amri, dalam keterangannya, Sabtu, 11 April 2026.
Menurut dia, ini adalah kesempatan bagi para peternak ayam dan petani sayur di daerah, karena program ini berkah ekonomi yang nyata bagi mereka. Oleh karena itu, Mulya mengirimkan pesan kuat kepada para pengusaha daerah untuk bertransformasi.
Peternak Ayam Petelur, Kadi Pada, Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, Benedictus Dalupe, adalah salah satu pengusaha lokal yang memulai usahanya saat program MBG berjalan. Dia menjadi saksi bagaimana perekonomian di daerah bertransformasi sejak adanya MBG.
Dia menjadi salah satu supplier bahan baku telur untuk SPPG atau dapur MBG di kecamatan Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya. Pihaknya saat ini baru tahap pengembangan, sehingga baru mampu menyuplai secara regular satu dapur.
“Selama ini kami menyuplai sekitar 20-25 ikat telur, kisarannya sekitar 3000 butir lebih. Seminggu kami mengirim sekitar tiga kali secara regular. Biasanya di hari Minggu, Selasa, dan Kamis. Saat ini kemampuan regular kami memang baru bisa suplai satu SPPG, ada SPPG lain yang meminta tapi karena keterbatasan stok kami memprioritaskan satu SPPG saja,” terang Benedictus.
Secara faktual, Benedictus menerangkan 95 persen kebutuhan telur di Sumba Barat Daya, baik untuk konsumsi rumah tangga, industri, maupun ritel itu masih dipenuhi peternak dari Pulau Jawa. Setelah adanya MBG mulai muncul minat pengusaha atau peternak lokal di Sumba Barat Daya untuk mengembangkan peternakan ayam petelur.
Ilustrasi MBG. Metrotvnews.com/Hendrik
Mulya pun mendorong pengusaha lokal untuk memanfaatkan kesempatan ini. "Ayo pengusaha daerah, lakukan pivot. Jika dulu fokus di konstruksi, sekarang ambil kesempatan di industri makanan, kesehatan, dan pertanian," ujar Mulya.
Mulya juga menjelaskan dana APBN yang dialokasikan pada program MBG, mayoritas untuk operasional makanan dan relawan, bukan untuk pembangunan infrastruktur dapur. Menurut dia, di sini peran pengusaha untuk masuk.
"Kalau membangun dapur harus pakai dana pemerintah semua, itu pasti tekor. Modal satu dapur itu bisa Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar. Jadi, pengusaha yang membangun dapurnya, merekrut orangnya, dan mengelola jaringan ke penghasil makanan," ungkap Mulya.
Saat ini, dari target sekitar 30.000 dapur pemerintah, sekitar 20.000 unit sudah terbangun dan beroperasi. Mulya mendorong pengusaha di daerah yang belum bergabung untuk segera mengambil peluang di sepertiga sisa target tersebut, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Persepsi Publik Terhadap Program MBGMulya menyadari adanya perbedaan pandangan soal program ini, terutama dari kalangan kelas menengah yang menganggap program MBG tidak perlu dicampuri pemerintah. Namun, Dia menekankan adanya perbedaan realita di lapangan.
"Banyak kesalahan persepsi kita sebagai kelas menengah. Kita berasumsi anak-anak ini sudah makan. Kenyataannya, banyak yang tidak dikasih makan," ujar Mulya.
Intervensi pemerintah dalam memberikan makanan bergizi berdampak langsung pada konsentrasi belajar dan kualitas ilmu yang diserap siswa. Ini menjadi fondasi utama untuk menciptakan SDM unggul di masa depan.
“Program ini adalah investasi jangka panjang. Meski manfaat kualitas sumber daya manusia (SDM) baru akan terasa 5 hingga 15 tahun ke depan,” ujar Mulya Amri.
Program MBG juga mendapat respons positif dari para orang tua siswa. Dari hasil penelitian, LabSosio-LPPSP FISIP UI, menjelaskan para orang tua siswa umumnya memberikan penilaian sangat positif terhadap program MBG.
Kehadiran MBG dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan menghemat uang jajan anak. Bagi orang tua yang sibuk bekerja di pagi hari, program ini menjadi solusi praktis yang memastikan anak-anak mereka tidak kelaparan dan tetap mendapatkan akses makanan bergizi di sekolah.
“Hampir separuh murid, 48,5 persen siswa, mengaku jarang atau bahkan tidak pernah sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dengan begitu 85,8 persen siswa selalu menghabiskan makanan MBG yang disajikan,” ungkap Ketua LabSosio-LPPSP FISIP UI, Hari Nugroho.
Sementara itu, Research Institute Of Socio-Economic Development (RISED) juga melakukan penelitian terkait MBG yang berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga dan anak penerima manfaat.
"Sebanyak 81 persen orang tua dari rumah tangga rentan menyatakan mendukung keberlanjutan MBG. Menariknya, dukungan ini bukan semata soal penghematan uang, tetapi lebih pada rasa aman dan kepastian bahwa anak mereka mendapat akses makanan bergizi selama di sekolah,” ungkap Peneliti RISED, M. Fajar Rakhmadi.
Sejalan dengan temuan RISED, Indikator Politik mengumumkan hasil survei serupa yakni, 12,2 persen masyarakat sangat puas dengan MBG, serta 60,6 persen masyarakat cukup puas dengan program MBG.
