JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan dampak kenaikan harga avtur tidak akan dibebankan kepada jemaah haji 1447 Hijriah atau 2026. Dahnil menyebut pemerintah berkomitmen meindungi jemaah dari dampak fluktuasi ekonomi global.
Hal tersebut disampaikan Dahnil ketika rakernas penyelenggaraan haji dan umrah 2026 di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026) malam waktu setempat.
Dahnil mengatakan, dinamika di Timur Tengah membuat harga avtur dunia naik belakangan ini. Namun, Presiden RI Prabowo Subianto disebutnya telah menegaskan kenaikan biaya operasional tidak boleh dibebankan ke jemaah.
Baca Juga: Dahnil Jelaskan Skema War Ticket Haji, Pastikan Masih Sebatas Wacana
"Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji," kat Dahnil dalam keterangan tertulis Kemenhaj, Sabtu (11/4/2026).
"Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat."
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, Kemenhaj telah memastikan kesiapan logistik untuk jemaah haji 2026 selama di Tanah Suci.
Dahnil mengatakan, pihaknya telah mengamankan kontrak dan ketersediaan logistik untuk jemaah haji hingga tiga bulan ke depan.
"Kami sudah melakukan mitigasi bersama KUH dan memastikan stok serta kontrak logistik jemaah aman untuk tiga bulan ke depan," kata Dahnil.
"Jadi, jemaah tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah."
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- haji 2026
- kenaikan harga avtur
- biaya operasional haji
- konflik timur tengah
- harga avtur naik
