JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto akan kembali melawat ke Moskwa untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin pada akhir pekan ini. Persoalan energi dan situasi geopolitik global akan menjadi pokok bahasan dalam pertemuan kedua kepala negara itu.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan, Presiden Prabowo akan bertolak ke Rusia pada Minggu (12/4/2026) besok. “Berangkatnya Minggu ini, dalam Minggu ini," kata Sugiono seusai mendampingi Presiden Prabowo menghadiri Musyawarah Nasional ke-16 Ikatan Pencak Silat Indonesia, di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
Dalam lawatan kali ini, kata Sugiono, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan keduanya disebut sebagai langkah strategis bagi segenap masyarakat Indonesia. Pasalnya, isu yang akan dibahas terkait energi dan kondisi geopolitik global. Kedua isu itu mendesak dibahas seiring dengan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah.
“Salah satu yang akan beliau bicarakan juga itu karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi,” ujar Sugiono.
Kunjungan kali ini merupakan lawatan ketiga Presiden Prabowo ke Rusia. Kunjungan pertama berlangsung pada Juni 2025 dan kedua pada Desember 2025.
Pengajar Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia R Maisa Yudono melihat, lawatan Presiden Prabowo menuju Rusia tak lepas dari posisi dan kebutuhan Indonesia terkini. Salah satu kebutuhan pemeritah saat ini adalah pasokan energi dengan harga terjangkau serta keamanan dan jaminan pasokan.
Pemerintah Indonesia, lanjut Maisa, harus menjalankan misi yang relatif berat untuk mendapatkan jaminan pasokan energi dengan harga yang terjangkau tersebut. Indonesia harus memiliki argumen yang kuat atas posisinya di tengah gejolak geopolitik global, khususnya eskalasi di Timur Tengah. Penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen kerja sama strategis dengan Rusia.
“Hal terakhir memiliki tantangan paling besar karena Rusia memiliki posisi tegas berkaitan dengan masalah geopolitik terkini, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan AS (Amerika Serikat),” tuturnya.
Selain itu, sebut Maisa, kunjungan kenegaraan Presiden ke Rusia harus dilihat dengan sudut pandang berbeda dibandingkan lawatan terakhirnya ke Jepang dan Korea Selatan. Hal ini sehubungan dengan status Rusia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya energi serta memiliki posisi geopolitik yang kuat.
Rusia merupakan salah satu negara pemasok energi dunia. Karena itu, penjajakan kerja sama dengan Rusia penting dilakukan di tengah ancaman krisis energi seiring eskalasi di Timur Tengah, terutama perang AS dan Israel dengan Iran.
Namun, Maisa menyarankan, Pemerintah Indonesia juga mencari negara pemasok energi lainnya untuk mengamankan stok energi dalam negeri. ”Dalam ranah ini (energi), Indonesia juga harus membuka kerja sama energi dengan negara lainnya, selain Rusia. Rusia memang menjadi negara utama sebagai eksportir gas alam. Namun, posisinya belum menjadi mitra utama dibandingkan negara-negara Timur Tengah,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama menyatakan, publik tidak lagi menaruh perhatian besar pada destinasi kunjungan kenegaraan Presiden. Hal yang dinantikan publik adalah seberapa mampu lawatan kenegaraan itu menghasilkan ketahanan energi dan memperkuat posisi Indonesia di tengah krisis global.
Secara geopolitik, lanjut Virdika, Rusia memang masih punya daya tawar di sektor energi. Tetapi, jalinan hubungan dengan Rusia akan mempengaruhi relasi Indonesia dengan negara-negara Barat. Terlebih lagi jika lawatan itu tidak mengusung peta jalan yang konkret guna mengamankan pasokan energi bagi rakyat.
“Energi tidak bisa dijawab dengan safari diplomasi, melainkan dengan regulasi yang kuat, infrastruktur yang siap, dan keberanian menempatkan ASEAN sebagai prioritas. Tanpa itu, kunjungan ini hanya akan menjadi headline sesaat. Bukan solusi atas harga energi yang menekan masyarakat,” kata Virdika.
Tak kalah pentingnya, sebut Virdika, kunjungan-kunjungan luar negeri itu mesti terikat dengan agenda nasional yang jelas. Segenap jajaran pemerintah, terlebih Kepala Negara, perlu memastikan bahwa diplomasi bukan sekadar mencari panggung internasional. Seharusnya, sederet perjalanan itu mampu memperkuat ketahanan nasional dan kredibilitas kawasan.
“Kalau tidak demikian, lawatan ke Rusia akan dibaca sebagai tanda diplomasi yang kehilangan fokus. Lebih sibuk mengejar pengakuan dari kekuatan besar daripada menjawab kebutuhan rakyat sendiri,” kata Virdika.
Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Rusia hanya berselang sekitar satu pekan dari kunjungan kenegaraannya ke Jepang dan Korea Selatan. Selama berada di Jepang, pada 29 Maret 2026 hingga 31 Maret 2026, Presiden Prabowo sempat menemui Kaisar Jepang Naruhito dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Tak hanya itu, Presiden Prabowo mendatangi forum bisnis yang menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama. Total nilai kesepakatan itu mencapai 23,63 miliar dolar AS atau setara Rp 401,71 triliun.
Hal serupa dijalani Presiden Prabowo sewaktu di Korea Selatan. Pada 1 April 2026, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Hasil perjumpaan keduanya berbuah kesepakatan peningkatan kerja sama bilateral ke level tertinggi, yaitu berbentuk kemitraan strategis komprehensif khusus.
Dari kunjungan itu, Korea Selatan dan Indonesia menandatangani 10 kesepahaman kerja sama antarlembaga dan pemerintah. Tak hanya itu, ada juga 17 kesepakatan kerja sama antarpelaku bisnis Indonesia dan Korea Selatan dengann ilai 10,268 miliar atau setara Rp 174 triliun. Dengan demikian, komitmen investasi yang dihasilkan selama kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan mencapai 33,8 miliar dolar AS atau setara Rp 575 triliun.
