Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak ekonomi riil di daerah, terutama melalui peningkatan permintaan komoditas pangan yang mendorong aktivitas produksi dan membuka peluang usaha baru.
Executive Director Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, menyatakan program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial, tetapi juga berperan sebagai pendorong pertumbuhan sektor riil.
“Dulu sebelum program MBG dimulai, stok ayam dan telur kita berlebih. Sekarang justru kekurangan, hingga harga telur jadi lebih mahal. Kita sedang memacu produksi lebih banyak lagi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, peningkatan permintaan tersebut membuka peluang bagi peternak dan pelaku usaha lokal untuk memperluas kapasitas produksi, terutama di daerah yang sebelumnya masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah.
Salah satu pelaku usaha lokal, Benedictus Dalupe, peternak ayam petelur di Sumba Barat Daya, mengaku mulai mengembangkan usahanya sejak program MBG berjalan. Ia saat ini menyuplai sekitar 3.000 butir telur per pengiriman ke satu dapur SPPG dengan frekuensi tiga kali dalam sepekan.
“Kami saat ini baru tahap pengembangan jadi baru mampu menyuplai secara regular satu dapur. Ada SPPG lain yang meminta, tapi karena keterbatasan stok kami memprioritaskan satu SPPG saja,” ujarnya.
Ia menyebut sekitar 95% kebutuhan telur di wilayahnya sebelumnya masih dipasok dari Pulau Jawa. Sejak adanya MBG, mulai muncul minat pelaku usaha lokal untuk masuk ke sektor peternakan ayam petelur.
Mulya menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi lokal yang lebih produktif, serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi usaha.
“Ayo pengusaha daerah, lakukan pivot. Jika dulu fokus di konstruksi, sekarang ambil kesempatan di industri makanan, kesehatan, dan pertanian,” katanya.
Selain mendorong sektor produksi, program MBG juga membuka peluang investasi pada infrastruktur pendukung, khususnya pembangunan dapur penyedia makanan. Mulya menjelaskan pembangunan dapur tidak sepenuhnya menggunakan dana pemerintah.
“Kalau membangun dapur harus pakai dana pemerintah semua, itu pasti tekor. Modal satu dapur itu bisa Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar. Jadi, pengusaha yang membangun dapurnya, merekrut orangnya, dan mengelola jaringan ke penghasil makanan,” ujarnya.
Dari target sekitar 30.000 dapur MBG, saat ini sekitar 20.000 unit telah beroperasi. Kadin mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang pada sisa target pembangunan, terutama di wilayah tertinggal.
Di sisi lain, sejumlah studi menunjukkan dampak sosial program tersebut terhadap rumah tangga. Penelitian LabSosio-LPPSP FISIP UI mencatat 48,5% siswa jarang atau tidak pernah sarapan sebelum berangkat sekolah, sementara 85,8% siswa menghabiskan makanan yang disediakan melalui program MBG.
“Hampir separuh murid, 48,5% siswa, mengaku jarang atau bahkan tidak pernah sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dengan begitu 85,8% siswa selalu menghabiskan makanan MBG yang disajikan,” ujar Ketua LabSosio-LPPSP FISIP UI, Hari Nugroho.
Sementara itu, riset dari Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan 81% rumah tangga rentan mendukung keberlanjutan program tersebut, terutama karena memberikan kepastian akses makanan bagi anak.
Mulya menegaskan bahwa manfaat utama program MBG tidak hanya pada jangka pendek, tetapi juga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Program ini adalah investasi jangka panjang. Meski manfaat kualitas sumber daya manusia baru akan terasa 5 hingga 15 tahun ke depan,” ujarnya.
