Jakarta: Kehadiran Buku Saku 0% “Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” yang disusun oleh Kantor Staf Presiden (KSP) mendapat respons positif, khususnya dari kalangan media.
Di tengah tantangan banjir informasi yang kerap tidak terverifikasi, buku ini dinilai menjadi instrumen strategis dalam mendorong penyajian informasi publik yang lebih akurat, berimbang, dan berbasis data. Buku ini juga memperkuat transparansi dan literasi masyarakat terhadap program-program pemerintah.
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, menilai kehadiran buku saku ini tidak hanya penting bagi publik sebagai penerima manfaat. Buku ini juga memiliki nilai strategis bagi insan pers dalam menjaga kualitas pemberitaan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Sebagai Ketua Umum IJTI, saya menyambut baik hadirnya buku saku yang disusun oleh KSP dengan tema Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026," ujar Herik Kurniawan di Jakarta, Sabtu, 11 April 2026.
Menurut Herik, buku ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang tidak hanya menyajikan informasi. Buku ini juga memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di tengah meningkatnya kebutuhan akan transparansi kebijakan.
"Buku ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta literasi publik terkait berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat," lanjutnya.
Baca Juga :
Rilis Buku Saku 0%, Bakom RI: Transparansi Pemerintah Hapus Kemiskinan EkstremHerik juga menekankan penyajian informasi dalam format ringkas dan mudah dipahami menjadi kunci penting. Hal ini terutama di tengah derasnya arus informasi yang sering kali tidak terverifikasi dan membingungkan publik. Kehadiran panduan yang kredibel menjadi semakin relevan.
"Di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, kehadiran panduan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami seperti ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui hak-hak mereka sekaligus memahami mekanisme penyaluran bantuan secara tepat," jelasnya.
Herik menilai buku ini tidak hanya relevan bagi masyarakat umum. Buku ini juga memiliki nilai strategis bagi media sebagai rujukan dalam menjaga kualitas pemberitaan yang akurat dan berbasis data. Kehadirannya dapat meminimalkan potensi disinformasi di ruang publik.
"Tidak hanya itu, buku saku ini juga dapat menjadi rujukan bagi insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis data kepada publik," katanya.
Herik menambahkan keterbukaan informasi bukan sekadar prinsip normatif. Keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama dalam isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
"Kami di IJTI memandang keterbukaan informasi mengenai program kesejahteraan merupakan langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah," tegasnya.
Herik mendorong agar inisiatif ini tidak berhenti sebagai produk sesaat. Inisiatif harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan serta dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, buku ini tetap relevan sebagai rujukan publik dan media.
"Oleh karena itu, inisiatif KSP ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat terus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat," imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Herik berharap buku ini dapat berfungsi lebih luas sebagai penghubung yang memperkuat kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat sangat diperlukan dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan mendorong kesejahteraan yang inklusif.
"Semoga buku saku ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi jembatan yang memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia," pungkasnya.
Sebagai informasi, tim editor Buku Saku 0% yang diluncurkan pada Rabu, 8 April 2026, terdiri atas Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis Agung Gumilar Saputra, serta Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono.
