jpnn.com - Koordinator LBH Arus Bawah Prabowo (ABP) Steven Pailah menyoroti pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dinilai tidak tepat, terutama dalam menggambarkan konsep keagamaan yang dikaitkan dengan konflik di Poso dan Ambon.
LBH ABP mengutip omongan JK dalam video yang beredar di media sosial, menyampaikan bahwa konflik bernuansa agama kerap sulit dihentikan karena adanya keyakinan dari masing-masing pihak terkait konsep "syahid".
BACA JUGA: JK Didorong Bicara Langsung kepada Prabowo
Berikut penggalan pernyataan JK tersebut:
"Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. ‘Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid’. Akhirnya susah berhenti," ujar JK.
BACA JUGA: Efriza Sebut Pernyataan Hashim soal Kudeta Presiden Bisa Jadi Alarm Politik
Steven menilai pernyataan tersebut problematik, karena menyamakan konsep teologis yang berbeda secara mendasar.
Dalam ajaran Kristen, katanya, tidak dikenal doktrin yang membenarkan tindakan membunuh sebagai jalan menuju kemuliaan atau "syahid".
BACA JUGA: Sahroni Mengaku Sempat Diperas Rp 300 Juta oleh Utusan KPK Gadungan, Begini Ceritanya
Steven menyebut pernyataan JK berpotensi menyesatkan pemahaman publik jika tidak diluruskan.
"Pernyataan itu tidak tepat. Dalam tradisi Kristen tidak ada ajaran yang membenarkan membunuh orang lain sebagai jalan memperoleh kemuliaan spiritual. Konsep martir dalam Kekristenan justru merujuk pada kesediaan menderita atau wafat tanpa kekerasan, bukan sebaliknya," ujar Steven dala siaran pers, Sabtu (11/4).
Steven menambahkan penyederhanaan seperti itu berisiko mengaburkan kompleksitas konflik yang sebenarnya tidak semata dipicu oleh faktor agama, melainkan juga dipengaruhi aspek sosial, politik, hingga ekonomi.
"Kalau narasi seperti ini dibiarkan, publik bisa mendapatkan gambaran yang keliru seolah-olah semua agama memiliki legitimasi terhadap kekerasan. Padahal tidak demikian," tutur Steven.
Kritik juga menekankan bahwa tokoh publik memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pernyataan yang akurat, terlebih ketika menyangkut isu sensitif seperti agama dan konflik horizontal.
Polemik ini dinilai menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam membangun narasi publik. Diskursus mengenai konflik dan agama diharapkan tetap berpijak pada fakta yang akurat serta tidak menimbulkan generalisasi yang berpotensi memperkeruh situasi di masyarakat.
Sementara itu, pihak juru bicara Jusuf Kalla memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan sebagai penjelasan teologis, melainkan sebagai gambaran persepsi yang berkembang di tengah kelompok yang berkonflik saat itu.
JK disebut tidak sedang membahas ajaran agama secara normatif. Ditegaskan juga bahwa JK selama ini dikenal sebagai tokoh yang berperan penting dalam proses perdamaian konflik di berbagai daerah, termasuk Poso dan Ambon.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
