Jakarta: Pemerintah tidak perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah krisis global akibat konflik Timur Tengah yang terus memahas. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia dinilai kuat untuk menjaga stabilitas harga BBM.
“APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wijanto, melalui keterangan tertulis, Minggu, 12 April 2026.
Wihadi mengatakan fundamental perekonomian Indonesia terjaga dengan inflasi hanya pada level 3,48 persen per Maret 2026. Selain itu, pertumbuhan eknomoni Q4 Indonesia mencapai 5,39 persen pada 2025.
Dia menilai posisi Indonesia berada pada level aman untuk mempertahankan harga di tengah masa krisis energi. Oleh karena itu, pemerintah dinilai bisa menambah anggaran subsidi bahan bakar, agar tidak membebankan ke masyarkat.
“APBN masih berjalan dengan baik dan justru keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat menjaga daya beli dan potensi penerimaan negara,” ujar Wihadi.
Baca Juga: Seskab Teddy Tegaskan Stabilitas Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Global
Ilustrasi BBM. Dok. Istimewa
Wihadi juga menjelaskan kenaikan harga BBM bisa memicu lonjakan harga pada komoditas lain. Efek berantai ini akan mengurangi daya beli masyarakat yang berujung pada menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik,” ucap Wihadi.
Menurut dia, negara perlu memberikan kebijakan yang tepat dengan tidak membebani masyarakat saat masa krisis energi. Menaikkan harga BBM dinilai bukan keputusan yang tepat.
“Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN,” tutur Wihadi.
