JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai, pelaporan terhadap Saiful Mujani dan Islah Bahrawi sudah tepat dan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan implementasi penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.
Ia menyebutkan, meski tanpa survei, banyak masyarakat yang merasa terganggu dengan ajakan untuk mengonsolidasikan diri dalam menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
"Orang awam saja sangat mudah memahami ajakan itu. Karena disampaikan di muka umum dan direkam secara utuh, dengan mudah pula tersebar di medsos. Ajakan itu sangat potensial ditafsirkan secara salah. Akibatnya, sangat potensial menimbulkan kegaduhan dan ketidaktertiban," ujar Saleh dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).
Bahkan, Saleh meyakini, akan ada banyak pasal pelanggaran yang dilakukan Saiful dan Islah. "Mungkin bisa saja dianggap ada unsur pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan, ajakan untuk menurunkan pemerintahan yang sah, dan lain-lain," katanya.
Namun, Saleh mendorong kepolisian untuk memproses laporan tersebut. Apalagi, kata dia, laporan itu berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan kegaduhan.
"Karena itu, pelaporan ini jangan dianggap remeh. Harus dilanjutkan karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum," ucap Saleh.
"Pihak kepolisian sudah seharusnya menindaklanjuti pelaporan ini. Dengan begitu, penegakan hukum berlaku untuk semua. Jangan ada kesan bahwa jika aktivis yang dilaporkan, malah tidak diproses," tambahnya.
Meski begitu, Ketua Komisi VII DPR RI ini meyakini, Presiden Prabowo Subianto tidak masalah dengan pidato Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Apalagi, kata dia, Prabowo tengah sibuk mengurus swasembada pangan, pengadaan energi baru terbarukan, pendidikan, kesehatan, bencana alam, dan berbagai program utama di dalam Asta Cita.
