Memiliki rumah yang dekat dengan tempat bekerja barangkali merupakan salah satu impian bagi para pekerja kantoran di wilayah perkotaan. Namun, pertanyaannya, harus berapa besar gaji bulanan yang diterima untuk bisa mendapatkan rumah impian itu?
Nyatanya, sebagian besar pekerja cenderung lebih memilih membeli rumah di pinggiran kota. Bukan karena kemauan, melainkan karena keterbatasan kemampuan. Harga rumah di wilayah perkotaan sudah tak lagi masuk di akal. Pilihan lain yang paling memungkinkan ialah sewa apartemen.
Bagus (31), pekerja swasta di Jakarta, pada akhirnya mendapatkan rumah pertamanya di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah itu belum lunas dan belum ditempati. Ia membelinya dengan skema kredit pemilikan rumah (KPR) pada 2023.
”Kebetulan dapat di harga yang lumayan terjangkau. Tapi, tetap saja, enggak ada uang tunai, terpaksa ambil KPR,” katanya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (4/11/2026).
Lokasi rumah itu kira-kira berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat kota Jakarta. Satu-satunya sarana transportasi publik terdekat dari rumahnya hanyalah MRT. Itu pun berjarak sekitar 15 kilometer.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bagus sudah siap atas segala konsekuensi, termasuk harus meluangkan waktunya lebih awal untuk persiapan berangkat bekerja. Namun, tak ada pilihan lain. Hanya di wilayah itulah ia bisa mendapatkan rumah pertamanya.
”Apalagi, sekarang ini (ekonomi) lagi serba sulit. Kerasa banget juga cicilannya. Kalau dihitung-hitung, hampir 50 persen dari pendapatan,” tuturnya.
Cerita Bagus hanya satu potret kecil dari sebagian pekerja yang terpaksa harus membeli rumah dengan konsekuensi jauh dari tempat bekerja. Pertimbangannya ialah harga rumah yang tinggi dan kemampuan finansial. Artinya, semakin jauh dari pusat kota, semakin terjangkau pula rumah untuk dibeli.
Secara umum, alasan utama dibalik preferensi tempat tinggal ialah keterjangkauan. Harga rumah terus melambung seiring dengan bertambahnya urbanisasi. Sementara itu, ketersediaan lahan yang bisa dibangun rumah semakin terbatas.
Dalam setahun terakhir, harga properti memang cenderung melambat. Hasil Survei Harga Properti Residensial yang dirilis Bank Indonesia (BI) menunjukkan, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada akhir 2025 tumbuh 0,83 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan periode 2024 yang tumbuh 1,38 persen.
Di rumah subsidi atau rumah sederhana, apa pun yang terjadi, mereka (masyarakat) akan tabrak untuk bisa memiliki rumah, untuk memiliki tempat tinggal.
Meski demikian, jika diperhatikan, harga properti selama lima tahun terakhir cenderung terus meningkat. Ini tampak dari IHPR yang tumbuh 6,09 persen, dari sebesar 104,21 pada akhir 2021 menjadi 110,56 pada akhir 2025.
Masih merujuk survei dari BI, penjualan properti residensial pada akhir 2025 tumbuh 7,83 persen secara tahunan. Capaian ini terutama didukung oleh penjualan rumah tipe kecil atau berukuran hingga 21 meter persegi yang tumbuh 17,32 persen secara tahunan.
Data survei tersebut menunjukkan, masyarakat masih tetap memiliki kemampuan untuk membeli rumah sekalipun harganya terus meningkat. Namun, kemampuan itu terbatas sehingga preferensi masyarakat cenderung mengarah pada rumah bertipe kecil.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan, rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Di tengah pelemahan daya beli, segala cara akan dilakukan demi bisa mendapatkan tempat tinggal.
”Di rumah subsidi atau rumah sederhana, apa pun yang terjadi, mereka (masyarakat) akan tabrak untuk bisa memiliki rumah, untuk memiliki tempat tinggal,” katanya dalam brifing media di Learning Center BTN di Dago, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).
Hingga 27 Maret 2026, realisasi penyaluran KPR Subsidi BTN mencapai Rp 3,65 triliun untuk 21.954 unit rumah. Dari sisi profil debitor, mayoritas pengajuan KPR subsidi berasal dari segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan rata-rata penghasilan Rp 4,9 juta per bulan.
Menurut Nixon, salah satu solusi untuk mengatasi masalah kepemilikan rumah di wilayah perkotaan adalah dengan membangun hunian berbasis transportasi (transit oriented development/TOD). Konsep ini akan diminati apabila dibangun dalam jarak yang terjangkau dengan sarana transportasi.
”Tanah di Jakarta sudah sangat mahal dan tidak bertambah, sedangkan penduduk yang datang bertambah. Persoalan di Jakarta, sama seperti persoalan di kota besar lainnya, memang sudah harus vertical housing,” ujarnya.
Pemerintah akan memastikan semua aspek legalitas dan kepastian hukum lahan dapat diselesaikan dengan baik guna mempercepat proses pembangunan.
Dalam hal ini, BTN tengah menjajaki kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Kerja sama tersebut direncanakan akan diwujudkan dalam bentuk pembangunan lima menara hunian di sejumlah lahan milik KAI untuk tahap awal.
Di sisi lain, BTN juga akan mengembangkan produk KPR subsidi dengan memberikan penawaran tambahan (bundling) untuk keperluan perabotan rumah tangga, termasuk kendaraan bermotor. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan nasabah mengambil pinjaman instan yang kerap kali berujuk pada pemburukan kualitas kredit.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, pembangunan hunian di kawasan lahan milik negara membutuhkan sinergi yang kuat, baik antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.
”Pemerintah akan memastikan semua aspek legalitas dan kepastian hukum lahan dapat diselesaikan dengan baik guna mempercepat proses pembangunan,” katanya dalam siaran pers.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi pengembangan hunian di atas lahan milik negara guna menjangkau masyarakat berpenghasilan tanggung. Dengan langkah ini, pemanfaatan lahan negara diharapkan dapat menjadi lebih optimal dan inklusif.
Pada akhirnya, tak ada yang salah dengan pilihan Bagus dan para pekerja perkotaan lainnya. Mereka terpaksa berkorban waktu dan tenaga demi bisa tinggal di rumah milik sendiri. Lantas, apakah pembangunan rumah vertikal dapat benar-benar menjawab persoalan pekerja perkotaan?
