JAKARTA, KOMPAS — Kinerja pariwisata saat Lebaran pada 2026 dinilai lesu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara nasional, rata-rata okupansi hotel hanya melonjak selama dua hari, lebih rendah dari tahun lalu yang dapat bertahan hingga empat hari. Kondisi ini erat kaitannya dengan daya beli rendah serta ketegangan di Timur Tengah yang diproyeksi masih akan berlanjut.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengemukakan, realisasi kinerja tiap daerah berbeda-beda. Sejumlah daerah justru menunjukkan performa yang tidak sesuai ekspektasi.
”(Performa) bervariasi itu memang yang cukup mengagetkan. Banyak destinasi yang awalnya diprediksi naik malah enggak naik. Berdasarkan laporan dari PHRI daerah, ada beberapa wilayah, seperti Yogyakarta, yang lesu tahun ini, bahkan mereka katakan lebih rendah dari tahun lalu,” ujar Maulana saat dihubungi di Jakarta, Minggu (12/4/2026).
Kondisi serupa juga terjadi pada Provinsi Jawa Barat. Tidak semua daerah menunjukkan peningkatan dengan durasi menginap seperti yang diharapkan.
Rata-rata, Maulana melanjutkan, puncak wisatawan menginap hanya terjadi pada 22-23 Maret 2025. Kenaikan mulai terjadi pada 22 Maret 2026 diikuti lonjakan pada 23 Maret 2026. Setelahnya, okupansi menyusut cukup drastis hingga angka 65-62 persen, bahkan 30 persen dari 80 persen ke atas.
Dalam skala nasional, ia tak menampik bahwa kinerja hotel dan restoran kurang bergeliat. Tahun 2025, puncak keterisian hotel dapat bertahan 3-4 hari, khususnya di Jawa.
”Kita, kan, Lebaran tanggal 21 Maret 2026. Jadi, mulai naik pada hari Lebaran kedua dan ketiga, tetapi hari keempat (24 Maret 2026) sudah mulai turun. Itu terjadi di Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah melaporkan hal yang sama, bahkan Bali juga libur Lebarannya tidak maksimal,” tutur Maulana.
Isu utama tetap pada daya beli masyarakat. Pada 2025, daya beli masyarakat cukup rendah ditengarai cuaca ekstrem. Namun, kondisi beratnya daya beli sudah terasa sejak 2024.
Meski demikian, Maulana mengatakan, beberapa daerah tertentu justru melaporkan peningkatan cukup baik. Salah satunya Pangandaran, Jawa Barat, walau puncak okupansi terisi hanya dua hari. Tingkat keterisiannya 95-98 persen.
Sumatera Barat juga mengalami kondisi serupa dengan okupansi hotel lebih baik pada Lebaran 2026 dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama. Hotel-hotel di sana dapat mempertahankan okupansi hotel di atas 80-90 persen pada 22-30 Maret 2026.
Alasannya, Maulana meneruskan, Sumatera Barat menjadi target destinasi sekitar sekaligus penghubung bagi daerah-daerah sekitarnya, seperti Riau, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azhari berpendapat, ekonomi bayangan atau shadow economy di industri pariwisata telah terjadi. Banyak vila dan penginapan sederhana berdiri, tetapi tidak terdaftar. Alhasil, mereka tidak membayar pajak.
Wisatawan masih banyak ditemui di Bali, tetapi cukup mengherankan jika okupansi hotel rendah. Kondisi yang lekat dengan shadow economy ini tidak disadari Pemerintah Indonesia. Sejumlah vila di Bali dikelola warga negara asing, seperti Rusia. Namun, kepemilikan bangunan atas nama warga negara Indonesia (nominis). ”Kok, enggak disadari pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Bisa 30-40 persen hilang, enggak masuk pajak sehingga dikelola mereka sendiri. Makanan, transportasi, akomodasi dikelola mandiri. Terjadi shadow economy, enggak pernah dihitung efek pengganda (multiplier effect) dari Lebaran ini,” tutur Azril.
Belum lagi persoalan daya beli yang menurun. Wisatawan Nusantara memilih untuk berlibur ke destinasi yang dekat dengan kampung halamannya pada Lebaran 2026.
Sebelumnya, Kemenpar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah berkomitmen untuk menertibkan akomodasi-akomodasi yang tidak berizin dan tidak menyetorkan pajak. Salah satu yang disoroti adalah ragam jenis penginapan yang disewakan dan bekerja sama dengan platform Airbnb. Gubernur Bali Wayan Koster mendesak Airbnb agar mengeluarkan pelaku usaha vila dan jasa pariwisata dari platform.
”Kalau kualitas pariwisata Bali hanya dibebankan tanggung jawabnya kepada pemprov, kabupaten/kota, dan masyarakat Bali, itu tidak adil apabila yang mendapat untung dari pariwisata tidak melakukan apa-apa untuk Bali,” ujar Koster.
Ia menegaskan, pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang masih tidak bertanggung jawab guna menata pariwisata Bali agar berkelanjutan. Apalagi, banyak penginapan wisatawan yang tidak berizin dan tidak membayar pajak sehingga merugikan Bali. Padahal, banyak pihak telah bekerja keras menjaga alam dan budaya dengan biaya tinggi, demikian tertulis dalam siaran pers Pemprov Bali pada 11 Februari 2026.
Saat ini, tantangan kinerja pariwisata secara umum terlihat pada kenaikan harga avtur yang tembus 70 persen. Kenaikan itu mengikuti melonjaknya harga minyak dunia, imbas ketegangan antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Dampaknya, Maulana mengatakan, harga tiket pesawat domestik yang selama ini menjadi keluhan karena sulit dijangkau masyarakat akan jadi opsi yang makin berat dipilih.
Alhasil, pesawat sebagai moda transportasi yang banyak digunakan untuk pergerakan antarpulau tentu berpengaruh pada kinerja pariwisata secara umum. Apalagi, ekonomi daerah banyak dihidupkan pergerakan orang.
Kondisi diprediksi Maulana akan makin sulit karena mayoritas kegiatan pariwisata masih bergantung pada aktivitas pemerintah di daerah. Dengan pemangkasan anggaran yang masih berlanjut, maka aktivitas perjalanan akan berkurang. Masyarakat yang paling terdampak berasal dari Indonesia bagian ujung timur dan barat karena bergantung pada moda transportasi udara.
Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara menyikapi risiko krisis energi akibat perang di Timur Tengah juga akan berdampak ke berbagai sektor. Sebab, salah satu tulang punggung pariwisata disumbang para pelaku perjalanan bisnis (business traveler).
”Daya beli juga masih perlu dijaga. Indikatornya jika aspek itu terjaga, orang-orang masih berlibur. Kalau enggak dijaga, pekerja yang masih jalan hanya dari badan usaha milik negara/daerah, pegawai negeri. Kalau swasta masih efisiensi besar-besaran,” tutur Maulana.
Ketika ditanya adanya potensi kenaikan harga makan dan minum di restoran, ia mengetakan bahwa aspek tersebut paling mudah menyesuaikan dengan kondisi. Sebab, restoran biasanya menetapkan harga tetap (fix price) sehingga harga memang tak berubah, tetapi porsi makan dan minum akan dikurangi.
Sebaliknya, tarif kamar hotel memang dibuat dinamis, serupa dengan harga tiket pesawat mengikuti mekanisme pasar. Namun, kenaikan harga belum dapat menutup meningkatnya biaya operasional.
“Yang penting diantisipasi, bagaimana daya beli masyarakat tetap terjaga, supaya mereka tetap spending karena ada ancaman terhadap wisatawan mancanegara (wisman). Mereka tidak ada toleransi,” kata Maulana.
Jika transportasi udara tutup, maka potensi yang dikejar hanya wisman Asia Tenggara. Namun, kenaikan harga avtur mendongkrak biaya perjalanan di berbagai negara, sehingga berdampak pada jumlah wisman yang masuk ke Indonesia (inbound). Andalan lain berharap dari kontribusi wisatawan domestik yang sebenarnya tetap tidak stabil ketika daya beli terganggu.
Secara terpisah, Corporate Secretary & Investor Relation Panorama Group AB Sadewa mengemukakan, kondisi saat ini akan membentuk kebiasaan baru atau new normal. Pada akhirnya, masyarakat akan tetap bepergian dengan menyesuaikan harga tiket yang meningkat atau mengubah rute perjalanan menjadi lebih jauh, menghindari kawasan Timur Tengah.
“Saya pikir, dinamika buka-tutup jalur ruang udara (Timur Tengah) ini cepat sekali. Ketika ada krisis, langsung tutup. Namun, pada akhirnya, orang akan pilih reschedule perjalanan atau mencari destinasi yang lebih dekat. Ke depan, orang masih wait and see walau masih ada yang penasaran juga tetap jalan,” tuturnya.
Dari sisi inbound, libur musim panas (summer) akan segera datang pada Juni-September juga akan terpengaruh. Biasanya, Indonesia dibanjiri wisman dari wilayah Barat. Mereka telah menyiapkan libur dengan terencana.
Kondisi peperangan dan ketidakpastian banyak mengubah rencana tersebut. Akibatnya, beberapa pesanan dibatalkan.
”Kalau mau libur tahun ini, tetap libur dijalankan, tetapi tinggal ganti penerbangan saja. Kalau inbound cancellation lebih sedikit ketimbang outbound (wisatawan ke luar negeri),” kata Sadewa.
Menurut Sadewa, pengaruh terbesar justru berasal dari pasar domestik yang berencana ke luar negeri. Apalagi, peperangan pecah pada akhir Februari 2026, tak lama sebelum masa Lebaran atau masa puncak berlibur. Perang menimbulkan kontraksi perjalanan.
