Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kenaikan harga plastik yang dikeluhkan masyarakat, khususnya para pedagang kecil. Hal itu terjadi akibat gangguan pasokan bahan, menyusul konflik di Timur Tengah.
Ia menyebut kondisi ini mendorong perlunya inovasi, termasuk kembali menggunakan metode pembungkus tradisional seperti daun pisang.
Pramono mengakui, kenaikan harga plastik bukan berada dalam kewenangan langsung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, ia menilai pemerintah daerah tetap perlu mencari solusi agar beban masyarakat tidak semakin berat.
"Jadi harga plastik ini memang naik, dan harga plastik ini terus terang ketentuan bukan di Pemerintah DKI Jakarta,” tutur Pramono di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Minggu (12/4).
Menurut dia, ketergantungan terhadap plastik perlu mulai dikurangi secara bertahap. Dalam kondisi harga yang terus meningkat, penggunaan alternatif dinilai menjadi langkah realistis sekaligus ramah lingkungan.
"Tetapi tentunya kami harus melakukan inovasi, karena sekarang ini kebutuhan plastik ini kan pelan-pelan harus dikurangi, harus ada substitusinya. Kalau kondisinya tetap seperti ini, pasti akan menjadi beban,” ujar Pramono.
Ia pun menyarankan agar masyarakat mulai mempertimbangkan kembali penggunaan bahan alami yang sudah lama dikenal, seperti daun pisang, sebagai pengganti plastik.
"Maka untuk itu, ya kita kadang-kadang harus kembali ke cara tradisional, pakai bungkus daun pisang dan sebagainya,” kata dia.
Adapun harga plastik di Indonesia melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Gangguan pasokan bahan baku global akibat konflik di Iran disebut jadi pemicu utama, hingga membuat rantai distribusi tersendat dan harga di pasar terus merangkak naik.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menjelaskan Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku plastik, khususnya nafta (naphtha), dari kawasan Timur Tengah.
“Kita itu bahan baku plastik salah satunya adalah naphtha. Naphtha itu 60 persen kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita terdampak dari bahan baku yang harus kita impor dari Timur Tengah,” ujar Budi dalam konferensi pers di Kantor KSP, Istana, Jakarta, dikutip Minggu (5/4).
Ia menegaskan, konflik yang melibatkan Iran membuat rantai pasok terganggu dan berdampak langsung pada harga plastik di dalam negeri.
Tak hanya Indonesia, gangguan ini juga dirasakan oleh sejumlah negara lain di Asia. Budi menyebut beberapa produsen di Singapura, China, Korea Selatan, Taiwan, hingga Thailand mengalami kondisi force majeure.
“Sehingga yang kita impor plastik pun juga sedikit terganggu,” jelasnya.
