jpnn.com, JAKARTA - Akademisi yang juga Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) Albertus Wahyurudhanto memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang dinilai telah direncanakan secara matang.
Albertus menilai keberhasilan operasi itu tidak lepas dari kemampuan Korlantas Polri dalam mengerahkan berbagai sumber daya. Dia mengatakan sumber daya yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga mencakup kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi.
BACA JUGA: MPSI Resmi Laporkan Dugaan Ajakan Lengserkan Presiden ke Bareskrim Polri
“Apresiasi kami kepada Korlantas karena mampu mengerahkan sumber daya, bukan hanya anggaran, tetapi juga manusianya dan teknologinya,” ujar Albertus, Minggu (12/4).
Sebagai akademisi yang memiliki kajian khusus di bidang lalu lintas, dia melihat kekuatan utama Operasi Ketupat 2026 terletak pada aspek perencanaan. Menurutnya, perencanaan yang dilakukan tidak sekadar berbasis prosedur atau cara bertindak (CB), melainkan telah menggunakan pendekatan akademik yang lebih ilmiah.
BACA JUGA: Mudik 2026 Aman, Kepercayaan Publik terhadap Polri Melesat ke 4 Besar
“Perencanaannya tidak sekadar CB, tetapi menggunakan tools akademik, yaitu pendekatan prediktif dengan analisa yang scientific. Di era sekarang, teknologi sangat mendukung hal itu,” ujar dia.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti faktor kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dalam pelaksanaan di lapangan. Albertus menyebut peran Kakorlantas sangat penting dalam mengoordinasikan berbagai pihak lintas sektor sehingga pelaksanaan rekayasa lalu lintas berjalan optimal.
BACA JUGA: Pengamat: 94% Masyarakat Puas, Operasi Ketupat 2026 Mampu Tekan Angka Kecelakaan
“Leadership dari Pak Kakorlantas mampu mengorganize berbagai komponen seperti Dishub dan pariwisata, sehingga semuanya berjalan serempak dan hasilnya menjadi baik,” katanya.
Dari sisi evaluasi, Albertus mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan bersama Ikatan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia menunjukkan tingkat penerimaan publik yang sangat tinggi terhadap kebijakan yang diterapkan.
“Persetujuan terhadap kebijakan ini mencapai 93 persen. Artinya mayoritas pengguna jalan memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang dilakukan,” ungkapnya.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan (good governance) yang berjalan baik. Bahkan, respons publik yang biasanya cenderung mengeluh justru berubah menjadi apresiasi terhadap kebijakan lalu lintas yang diterapkan.
“Biasanya masyarakat mengeluh, tapi kali ini justru apresiasinya tinggi. Hanya sekitar tujuh persen yang tidak setuju, dan itu akan kami teliti lebih lanjut,” tambahnya.
Albertus juga menilai tingkat penerimaan yang tinggi ini menjadi indikator kuat bahwa kebijakan serupa dapat kembali diterapkan di masa mendatang tanpa menimbulkan resistensi dari masyarakat.
“Tingkat penerimaan kembali juga mencapai 93 persen. Artinya jika dilakukan lagi, publik tidak akan keberatan. Ini harus dipertahankan,” kata Albertus.
Sementara itu hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026 berada pada level sangat tinggi. Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap pelayanan mudik tahun ini.
Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi menjelaskan secara umum tingkat kepuasan masyarakat baik yang mudik maupun tidak mencapai 80,8 persen. Namun, tingkat kepuasan meningkat signifikan pada kelompok pemudik, yakni sebesar 85,3 persen.
“Ini menunjukkan penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 berjalan sangat baik dan mendapat apresiasi luas dari masyarakat,” ujarnya dalam paparan hasil survei, Selasa (7/4). (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
