REPUBLIKA.CO.ID, NUSANTARA, – Pembangunan komplek Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi prioritas utama. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek ini ditargetkan selesai pada akhir 2027 hingga awal 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pembangunan ini mencakup beberapa gedung utama lembaga negara serta infrastruktur pendukung, termasuk jalan penghubung antar-gedung di komplek tersebut. Pada kawasan legislatif, direncanakan pembangunan lima gedung utama seperti Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang, sementara desainnya masih dalam proses persetujuan.
Untuk mendukung konektivitas, pembangunan jalan sepanjang 3,7 km sedang disiapkan, dimulai dengan pembersihan lahan. Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan, sedangkan paket kedua meliputi Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, dan masjid. Seluruh area ini juga akan dilengkapi dengan jalan kawasan sepanjang 8 km.
Meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, Basuki menegaskan bahwa proyek ini tetap berjalan. "Pembangunan komplek lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujar Basuki saat meninjau lokasi pembangunan.
Selain itu, penguatan infrastruktur air terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi, termasuk embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Jaringan perpipaan air minum juga masih dalam proses pekerjaan dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
