5 Berita Terpopuler: PPPK & Honorer Satpol PP Desak Pengangkatan CPNS, Sebegini Jumlahnya, Ada Jatah P3K Paruh Waktu?

jpnn.com
5 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (12/4) tentang PPPK dan honorer Satpol PP mendesak pengangkatan CPNS, kira-kira sebgini jumlah penerima kartu guru sejahtera, hingga apakah ada jatah P3K paruh waktu dalam CASN 2026? Simak selengkapnya!

1. PPPK & Honorer Satpol PP Desak Mendagri Terbitkan Surat Pengangkatan CPNS, Kemenkes Saja Bisa

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Andai Semua PPPK Diberhentikan, Bakal Jadi Kesalahan Fatal, PDIP Buka Suara

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kaget dengan adanya surat berlabel Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang beredar luas di media sosial.  

Surat Nomor KP.01.01/D.I/2611/2026 tertanggal 2 April 2026 itu ditujukan kepada 41 direktur utama rumah sakit pemerintah. 

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Guru PPPK Curhat di Senayan, yang Kerja 6 Bulan Berpeluang jadi PNS, Alhamdulillah

Isi dari surat tersebut meminta agar 41 pimpinan rumah sakit terlampir mengajukan daftar nama-nama non-ASN yang akan dialihkan statusnya menjadi Calon PNS.  

Baca Selengkapnya di Bawah:

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PNS, PPPK, P3K PW Wajib Tahu, Surat Peralihan Non-ASN Bikin Heboh, Ternyata Ini Maksudnya

Menempatkan Dosen Dalam Skema PPPK adalah Kesalahan Fatal, Peneliti kok Dikontrak!

2. Kartu Guru Sejahtera Bukan untuk PNS & PPPK, Sebegini Jumlah Penerimanya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, menjalankan program Kartu Guru Sejahtera (KGS). 

Program ini sebagai bentuk apresiasi terhadap para pendidik dengan menyasar sebanyak 17.372 guru non-aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai lembaga pendidikan. 

"Para penerima manfaat mencakup guru di sekolah negeri dan swasta, termasuk guru Taman Pendidikan Al Quran (TPQ), madrasah diniyah, pondok pesantren, hingga instruktur lembaga kursus di Kabupaten Jepara," kata Bupati Jepara Witiarso Utomo saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal dan peringatan Hari Lahir Ke-74 Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di Aula Sunu Ngesti Tomo, Jepara, Sabtu (11/4).

Baca Selengkapnya di Bawah:

Kartu Guru Sejahtera Bukan untuk PNS & PPPK, Sebegini Jumlah Penerimanya

3. Seleksi CASN 2026: 20% Formasi PPPK, Apakah Jatah P3K Paruh Waktu?

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah mengusulkan sebanyak 200 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026, yang terdiri dari CPNS dan PPPK. 

Formasi CASN 2026 yang diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) itu terdiri dari formasi CPNS 2026 dan PPPK 2026. 

"Usulan itu sudah kami masukkan melalui aplikasi yang diberikan BKN (Badan Kepegawaian Negara), tinggal tunggu verifikasi dari pusat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Sabtu (11/4).

Baca Selengkapnya di Bawah:

Seleksi CASN 2026: 20% Formasi PPPK, Apakah Jatah P3K Paruh Waktu?

4. Mayoritas PPPK Paruh Waktu Belum Pernah Menerima Gaji, Sungguh Mengenaskan

Jumlah PPPK paruh waktu lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencapai 4.542 orang. 

Dari jumlah tersebut, mayoritas Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lombok Tengah belum pernah sekali pun menerima gaji. Sebagian P3K Paruh Waktu sudah menerima gaji, tetapi belum penuh.

Baca Selengkapnya di Bawah: 

Mayoritas PPPK Paruh Waktu Belum Pernah Menerima Gaji, Sungguh Mengenaskan

5. Sebegini Uang yang Disita KPK dari OTT Bupati Tulungagung

KPK membeberkan uang yang disita hasil dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) pada Jumat (10/4). Uang yang disita terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung sebanyak Rp 335,4 juta. 

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan uang itu diduga merupakan bagian dari duit senilai Rp 2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW, dari permintaan sebesar Rp 5 miliar kepada sejumlah pejabat Pemkab Tulungagung.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Sebegini Uang yang Disita KPK dari OTT Bupati Tulungagung

BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: PP Manajemen ASN Belum Jelas, PNS dan PPPK Deg-degan, MenPANRB Beri Penjelasan


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Waktu Terbaik Konsumsi Kopi untuk Mendukung Aktivitas Harian
• 2 jam lalubeautynesia.id
thumb
Mangkunegaran Run 2026 Ditargetkan Bisa Pacu Ekonomi Lokal dan UMKM
• 22 jam lalukatadata.co.id
thumb
McTominay selamatkan Napoli dari kekalahan lawan Parma
• 9 jam laluantaranews.com
thumb
Angka Kecelakaan Bertambah, Keselamatan Motor Jadi Sorotan
• 17 jam lalubisnis.com
thumb
Penanganan Perkara Lamban, DPR Dorong Reformasi Sesuai KUHAP dan KUHP
• 21 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.