JAKARTA - China resmi mengadopsi Rencana Lima Tahun ke-15 yang akan berjalan dari 2026 hingga 2030 selama Sidang Dua Sesi tahunan Kongres Rakyat Nasional Tiongkok pada awal bulan lalu. Rencana ini tidak hanya memetakan lintasan ekonomi domestik Tiongkok, tetapi juga berfungsi sebagai cetak biru strategis untuk memperdalam kehadiran Beijing di seluruh dunia berkembang, terutama di Asia Selatan.
Sidang Dua Sesi, yang menyatukan Kongres Rakyat Nasional dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, berfungsi sebagai mesin kelembagaan di mana Partai Komunis mengubah prioritas politik menjadi kebijakan yang mengikat. Di bawah Xi Jinping, dokumen-dokumen ini telah bergeser dari pertumbuhan berkecepatan tinggi menuju kemandirian teknologi, keamanan nasional, dan bimbingan negara terhadap ekonomi.
Sidang tahun ini melembagakan pergeseran itu dalam skala besar, yang diperkirakan akan berdampak pada kawasan Asia Selatan selama lima tahun ke depan dengan cara yang jauh melampaui pinjaman infrastruktur konvensional.
Saat ini, China memiliki perdagangan dengan nilai mencapai hampir USD200 miliar, meningkat dua kali lipat selama dekade terakhir dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 6,3 persen. Angka tersebut terbagi menjadi sekitar USD100 miliar dengan India, USD27 miliar dengan Bangladesh, USD23 miliar dengan Pakistan, USD5 miliar dengan Sri Lanka, USD1,5 miliar dengan Nepal, dan sekitar USD1 miliar dengan Maladewa. China, dengan selisih signifikan, adalah mitra dagang terbesar dari setiap negara Asia Selatan kecuali Bhutan.
Investasi China di Asia Selatan juga menunjukkan angka mencolok. Menurut laporan Bank Dunia, Tiongkok telah memberikan pinjaman sebesar USD48 miliar kepada negara-negara Asia Selatan, dengan Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh memiliki utang rekor kepada Beijing.
