Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan akhir pekan lalu berakhir dengan kebuntuan. Kedua negara saling menyalahkan karena perundingan berakhir tanpa kesepakatan.
Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan, Iran memilih untuk tak menerima persyaratan yang diberikan AS. Vance menyoroti Iran yang tak berkomitmen untuk tidak lagi mengembangkan senjata nuklir.
Menurutnya, hal ini adalah salah satu tujuan utama Presiden AS Donald Trump untuk memintanya bernegosiasi. "Bukan hanya dua tahun dari sekarang, tetapi untuk jangka panjang," kata JD Vance dalam konferensi pers di Islamabad, Minggu (12/4) dikutip dari The Guardian.
Sedangkan Iran menyalahkan AS yang dianggap menggagalkan perundingan setelah hampir mencapai kesepakatan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan AS memaksakan syarat maksimal dan blokade saat mau bersepakat.
"Niat baik melahirkan niat baik. Permusuhan melahirkan permusuhan," kata Araghchi dikutip dari Anadolu.
Selain JD Vance dan Abbas Araghchi, perundingan tersebut dihadiri utusan khusus AS Steve Witkoff, menantu Donald Trump Jared Kushner, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf.
Saat ini, AS bersiap memblokade Selat Hormuz usai pembicaraan dengan Iran mandek. Trump mengatakan, blokade yang dilakukannya adalah mencegah Iran menguasai Selat Hormuz dan mengambil keuntungan ekonomi dari selat tersebut.
"INI ADALAH PEMERASAN DUNIA, dan para pemimpin negara, terutama Amerika Serikat, tidak akan pernah diperas," kata Trump dalam akun media sosial Truth Social, Minggu (12/4).
Tak mau kalah, Iran melontarkan ancaman balik. Koprs Garda Revolusi Iran (IRGC) pada Minggu (12/4), menyatakan bakal menganggap setiap kapal militer yang mencoba memasuki Selat Hormuz sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata dua minggu.
IRGC menegaskan bahwa mereka menguasai penuh Selat Hormuz. Iran juga menyatakan tetap membuka jalur tersebut bagi kapal non-militer. Garda Revolusi menyebut Selat Hormuz berada di bawah pengawasan terukur Angkatan Laut Iran.
"Terbuka untuk jalur aman kapal non-militer sesuai dengan peraturan khusus," tulis keterangan tersebut, dikutip dari New York Post pada Senin (13/4).
