Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengusulkan penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat atau Minyakita dari 35% menjadi 65% untuk mengatasi kelangkaan pasokan di pasar tradisional sekaligus memenuhi kebutuhan bantuan pangan (banpang).
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya telah melaporkan kondisi kekosongan Minyakita kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, serta mengajukan penambahan kuota kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).
“Kemarin kami juga sudah lapor ke Pak Mentan untuk mengatasi Minyakita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Menteri Perdagangan [Budi Santoso] untuk penambahan kuota,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Rizal menjelaskan, kuota DMO Minyakita sebesar 35% saat ini dibagi kepada tiga BUMN, yakni 70% untuk Bulog, 20% untuk ID Food, dan 10% untuk Agrinas Palma. Ketiga entitas tersebut bertugas mengendalikan distribusi Minyakita di pasar Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) maupun pasar tradisional.
Namun, Bulog juga mendapat penugasan besar untuk menyalurkan bantuan pangan kepada lebih dari 33 juta penerima berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) di tengah keterbatasan kuota tersebut. Hal ini membuat distribusi Minyakita harus dibagi antara kebutuhan pasar dan program bantuan pemerintah.
Rizal mengakui kondisi tersebut membuat Bulog harus mengatur distribusi secara cermat, terutama setelah sebelumnya fokus pada pemenuhan kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri.
Baca Juga
- Dirut Bulog: Harga Beras Tak Naik Meski Harga Plastik Kemasan Mahal
- BPJPH: Sektor Logistik Wajib Terapkan Sertifikasi Halal pada 2026
- Deregulasi Tak Cukup, Pengusaha Butuh Stabilitas Biaya Produksi untuk Pacu Ekspor
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bulog mengusulkan peningkatan kuota DMO menjadi 65% agar dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjaga kelancaran program bantuan pangan.
“Oleh karena itu, sesuai arah dari Pak Mentan, kemarin diperintahkan kita untuk menambahkan pengajuan kuota DMO-nya, 65%. 65% harapannya bisa meng-cover untuk pasar dan termasuk untuk bantuan pangan,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra mengakui adanya tantangan distribusi Minyakita di wilayah timur. Dia menilai perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta produsen agar pasokan tetap terjaga.
Nawandaru menyebut kawasan timur membutuhkan pendekatan khusus, termasuk komitmen produsen untuk memastikan pasokan yang konsisten ke kantor wilayah atau pimpinan wilayah Bulog setempat.
Selain faktor distribusi, kenaikan harga bahan baku plastik juga disebut menjadi salah satu pemicu tekanan harga minyak goreng secara keseluruhan.
“Saat ini kita masih mengalami adanya isu kenaikan harga bahan baku plastik dan ini juga salah satunya dapat berdampak pada komoditas minyak goreng secara keseluruhan,” ujar Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di YouTube Kemendagri, Senin (13/4/2026).
Dalam satu bulan terakhir hingga per 10 April 2026, Kemendag mencatat minyak goreng premium mengalami tren kenaikan cukup signifikan. Namun, keberadaan Minyakita diharapkan tetap menjadi penyangga harga agar masyarakat dapat mengakses minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Berdasarkan data Kemendag, realisasi DMO minyak goreng rakyat pada periode 1–10 April 2026 tercatat sebesar 24.986 ton. Angka ini turun 46,37% secara bulanan (month-to-month), namun masih naik 41,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).
Adapun realisasi DMO sepanjang Maret 2026 baru memenuhi 49,52% dari total kebutuhan nasional. Secara kumulatif, sejak 26 Desember 2025–10 April 2026, total realisasi DMO mencapai 428.608 ton.
Dari jumlah tersebut, distribusi melalui BUMN mencapai 211.960 ton atau 49,45%, yang terdiri dari Bulog sebanyak 169.359 ton (39,51%) dan ID Food sebanyak 42.601 ton (9,94%). Sementara itu, DMO nonBUMN sebesar 216.648 ton atau 50,55%.
