JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap kondisi tingkat kemiskinan di wilayah Papua yang masih berada di atas rerata nasional. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (13/4/2026).
Dalam paparannya, Tito menegaskan meskipun terdapat sejumlah perbaikan di beberapa daerah, secara umum angka kemiskinan di seluruh provinsi Papua masih tergolong tinggi.
Tito menyebut tingkat kemiskinan nasional saat ini berada di angka 8,25 persen. Namun, seluruh wilayah di Papua mencatatkan angka yang jauh lebih tinggi dari rata-rata tersebut.
"Kita melihat bahwa tingkat kemiskinan di seluruh Papua itu, itu di atas nasional. Ini bukan bagus, di atas. Karena makin besar angkanya menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang miskin besar," katanya, Senin (13/4/2026).
Baca Juga:Pemprov Kalsel Safari Ramadan di Kotabaru, Wujudkan Sinergi Pembangunan DaerahMeski demikian, terdapat beberapa wilayah yang menunjukkan tren positif. Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan penurunan angka kemiskinan paling signifikan. Angka kemiskinan di wilayah tersebut turun dari 32,97 pada 2024 menjadi 27,21. Penurunan ini menjadi salah satu capaian yang dinilai cukup baik dibanding daerah lain.
Sementara itu, Papua Tengah mencatat angka kemiskinan sebesar 29,45 tanpa perubahan signifikan. Di sisi lain, Papua Barat dan Papua Barat Daya menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik. Kedua wilayah tersebut kini berada di angka kemiskinan sekitar 17,5, meskipun tetap masih di atas rata-rata nasional.
Tito memberikan perhatian khusus terhadap Papua Selatan yang justru mengalami peningkatan angka kemiskinan.
"Di Papua Selatan, kita melihat bahwa ada kecenderungan menaik malah warga yang miskin. Dari 17,44 ke angka 19,26. Jadi malah naik 2 selama 2024–2025," ujarnya.
Kenaikan ini dinilai menjadi sinyal perlunya intervensi kebijakan yang lebih serius di wilayah tersebut.
Sebagai informasi, rapat kerja antara Komisi II DPR RI bersama Mendagri ini membahas agenda terkait otonomi khusus (otsus) Papua, Aceh, serta keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Data kemiskinan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan ke depan, khususnya dalam mendukung pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Papua.
#papua
