JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, nama pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her ada tercantum dalam dokumen yang ditemukan penyidik saat menggeledah kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, termuat tersebut menjadi alasan KPK memanggil Haji Her sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan DJBC.
“Haji Her, saya kembali, jadi hasil penggeledahan yang kita temukan di proses penyidikan di kantor Ditjen Bea Cukai itu ada beberapa dokumen-dokumen yang dibuat oleh Ocoy (Kasi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan) si tersangka ini,” kata Taufik, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (13/4/2026).
“Kemudian kita analisis-analisis. Di situlah ditemukan beberapa nama-nama pengusaha rokok. Suryo termasuk Haji Her,” sambung dia.
Baca juga: Tersangka Siman Bahar Meninggal Dunia, KPK Bakal Siapkan SP3
Taufik mengatakan, KPK melakukan pemetaan dan mengidentifikasi terhadap dokumen-dokumen dari hasil penggeledahan tersebut untuk membuktikan kecukupan penerimaan suap oleh pejabat Bea Cukai.
“Termasuk ketika memang ada pihak-pihak lain dari pengusaha-pengusaha rokok yang di luar tersangka yang kita lakukan sekarang,” ujar dia.
Taufik mengatakan, KPK mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap saksi-saksi dari kalangan pengusaha rokok tersebut.
Meski demikian, ia memastikan bahwa setiap pemanggilan saksi oleh penyidik pasti memiliki alasan yang jelas.
“Jadi, kita mau konfirmasi atas temuan-temuan dokumen penggeledahan hasil penggeledahan di kantor Bea Cukai,” ucap dia.
Sebelumnya, KPK memeriksa pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
“Tiba pukul 12.58 WIB," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Baca juga: KPK: Peran Ajudan Gubernur Riau Marjani Sebagai Pengumpul Uang Hasil Pemerasan
Budi mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan suap yang melibatkan sejumlah pengusaha rokok dalam pengurusan kepabeanan dan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
