Terkini, Makassar — Wali Kota Makassar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada Rabu 15 April 2026.
Laporan tersebut menjadi bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sekaligus bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja ke depan.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa penyusunan LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
“LKPJ ini merupakan wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2025 telah ditetapkan tepat waktu melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 serta mengalami penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025.
Kinerja Pembangunan dan EkonomiSecara umum, kata dia kinerja pembangunan Kota Makassar pada tahun 2025 menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi nasional dan global.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tercatat sekitar 5,3 persen secara tahunan (year-on-year).
“Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan stabil,” kata Appi.
Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar 98 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 85,5 persen.
Prioritas Program PemerintahOrang nomor satu di kota Makassar ini juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 difokuskan pada berbagai urusan pemerintahan, meliputi:
* Urusan wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
* Urusan wajib non pelayanan dasar, termasuk ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga UMKM
* Urusan pilihan, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan
* Fungsi penunjang dan pendukung, termasuk perencanaan, keuangan, serta pengawasan
Menurutnya, pengelompokan ini bertujuan memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Meski mencatatkan capaian positif, Appi mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dibenahi.
“Kami mengharapkan masukan, saran, serta rekomendasi dari DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Terakhir, dirinya menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas sinergi yang telah terjalin.
“Semoga kolaborasi ini terus kita tingkatkan demi kemajuan Kota Makassar,” tutupnya.
