JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal 2026.
Setidaknya sudah ada enam kepala daerah yang terjaring OTT KPK, Jumlah tersebut menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tersangkut kasus korupsi.
Menurut Seira, penyebab banyaknya kasus tersebut tak lain adalah persoalan politik yang berbiaya tinggi.
“Persoalan politik yang berbiaya tinggi memang tidak terlepas dari banyaknya kasus korupsi yang menjerat para politisi, tidak terkecuali kepala daerah. Ini bisa diketahui dari uang hasil korupsi kepala daerah yang justru digunakan untuk kebutuhan kampanye atau bahkan melunasi hutang kebutuhan kampanye,” ujar Seira dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Tersangka, Ada Modus Pemerasan Surat Sakti
Ia menjelaskan, praktik korupsi kerap berkaitan erat dengan kebutuhan pembiayaan politik. Uang hasil korupsi tidak jarang digunakan untuk kepentingan kampanye atau bahkan melunasi utang politik.
Seira mencontohkan kasus yang melibatkan mantan Bupati Lampung, Ardito Wijaya, yang mengaku meminta fee proyek sebesar 15–20 persen dengan total penerimaan mencapai Rp 5,75 miliar.
Menurut ICW, tingginya biaya politik dalam pilkada tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan resmi dana kampanye. Hal ini diduga karena sebagian besar biaya justru dialokasikan untuk praktik ilegal, seperti mahar politik kepada partai dan politik uang.
Baca juga: Profil Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung yang Peras OPD sampai Terkumpul 2,7 Miliar
“Hal ini patut diduga terjadi, sebab pengeluaran kampanye yang dicantumkan di dalam laporan resmi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye para kepala daerah justru menunjukkan jumlah yang tidak terlalu besar,” kata Seira.
Faktor pengawasan juga dinilai berkontribusi. Seira menilai lemahnya independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) membuat fungsi kontrol tidak berjalan optimal.
