HARIAN FAJAR, TANA TORAJA — Penentuan titik awal pengerjaan infrastruktur di pelosok Tana Toraja memicu protes keras dari parlemen. Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Yosia Rinto Kadang, mengkritik penetapan “titik nol” proyek jalan Paket 6 di wilayah Mappak dan Simbuang yang dinilai salah sasaran. Tidak menyentuh bagian jalan yang paling rusak parah.
Kritik ini disampaikan Yosia dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Sulawesi Selatan di Komisi D DPRD Sulsel, Senin (13/4/2026). Ia mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulsel segera melakukan evaluasi menyeluruh karena titik pengerjaan saat ini dianggap tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Prioritaskan Jalur Kritis di Jembatan Masuppu
Menurut mantan Wakil Bupati Tana Toraja ini, pengerjaan proyek seharusnya dimulai dari titik yang paling membutuhkan intervensi darurat, yakni kawasan Jembatan Masuppu. Ia menilai titik yang ditetapkan saat ini justru mengabaikan keselamatan warga yang melintasi jalur tersebut.
“Kalau pemerintah ingin serius, mulailah dari titik yang kerusakannya paling parah. Ruas di Jembatan Masuppu sudah nyaris tidak layak dilalui dan sangat membahayakan keselamatan masyarakat. Ini soal nyawa pengguna jalan,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Ia menambahkan, penetapan titik nol yang tidak tepat hanya akan memperlambat dampak pembangunan bagi warga di wilayah terpencil. Ia meminta pemerintah bekerja berbasis kebutuhan mendesak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif di atas kertas.
Alat Berat Terbengkalai Tanpa Operasional
Selain persoalan salah sasaran proyek, Yosia juga membongkar masalah efektivitas penanganan bencana di wilayah yang sama. Ia menyoroti keberadaan alat berat jenis excavator milik Dinas PU Sulsel yang saat ini hanya terparkir di lokasi tanpa dukungan anggaran operasional.
Padahal, wilayah Simbuang dan Mappak merupakan zona merah longsor yang membutuhkan kesiapsiagaan alat yang siap pakai setiap saat. Tanpa anggaran bahan bakar dan operator, alat tersebut hanya menjadi “pajangan” yang tidak berfungsi saat bencana datang.
“Alat sudah tersedia di lokasi, tetapi tidak didukung operasionalnya. Ini konyol. Pemerintah Provinsi tidak boleh membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Keberadaan alat itu hanya jadi simbol semu kalau tidak bisa digunakan untuk membantu masyarakat,” ujarnya dengan nada ketus.
Solusi Nyata untuk Masyarakat Terisolasi
Menutup interupsinya, Yosia mengingatkan Pemprov Sulsel agar lebih peka terhadap jeritan masyarakat di perbatasan yang selama ini kesulitan akses.
“Jangan hanya mengejar progres administratif. Yang dibutuhkan masyarakat Mappak dan Simbuang adalah solusi nyata. Pembangunan harus dirasakan manfaatnya langsung oleh mereka yang selama ini terisolasi akibat infrastruktur yang buruk,” pungkas Yosia. (*)
