Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Bandung
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Jawa Barat tidak hanya difokuskan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui pelibatan pelaku usaha lokal.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pelaksanaan BSPS tahun 2026 dengan kuota 40.000 unit di Jawa Barat akan menggunakan material dalam negeri, termasuk genteng produksi pengusaha lokal.
"Untuk 40.000 unit BSPS di Jawa Barat, kita akan menggunakan produksi genteng lokal dari para pengusaha di Jawa Barat. Jadi tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Selasa, 14 April 2026.
Menurutnya, program BSPS merupakan instrumen utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus memberikan efek berganda terhadap perekonomian.
Tahun ini, pemerintah meningkatkan kuota BSPS di Jawa Barat secara signifikan, dari sebelumnya 6.374 unit menjadi 40.000 unit. Peningkatan ini juga menyasar daerah dengan kebutuhan tinggi, termasuk Kabupaten Bandung.
"Khusus Kabupaten Bandung, tahun lalu hanya 35 unit, tahun ini kita tingkatkan menjadi 1.200 rumah. Ini bentuk keberpihakan pemerintah agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) guna memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.
Dalam simulasi yang dilakukan di Kecamatan Ketapang, total anggaran Rp175 juta untuk 10 unit rumah menghasilkan efisiensi sebesar 6,83 persen atau Rp11,95 juta yang dikembalikan kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengapresiasi kebijakan tersebut, terutama karena mampu menjawab kebutuhan hunian sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
"Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP. Masih banyak rumah tidak layak huni di Jawa Barat, dan program ini sangat membantu masyarakat," kata Dedi Mulyadi.
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang menilai program BSPS memiliki dampak nyata bagi masyarakat. DPR, kata dia, akan terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan optimal.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program, mulai dari pendataan hingga pendampingan penerima manfaat.
Program BSPS sendiri dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, di mana penerima bantuan terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya.
Melalui skema ini, pemerintah berharap program bedah rumah tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal secara berkelanjutan.
Editor: Redaksi TVRINews
