Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Program pengentasan kemiskinan ini menyasar 4 juta anak putus sekolah melalui verifikasi langsung di tingkat desil satu dan dua
Kementerian Sosial (Kemensos) RI menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Program ini menerapkan mekanisme penjangkauan langsung berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna menjamin bantuan pendidikan tepat sasaran bagi keluarga prasejahtera.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, data calon siswa diambil dari desil 1 dan desil 2 yang kemudian diverifikasi di lapangan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan Pemerintah Daerah.
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian dan Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta.
“Tidak ada pembukaan pendaftaran, ingat semua harus paham ini. Data dijangkau lewat desil 1 dan desil 2 di daerah tersebut. Jadi Sekolah Rakyat yang ada adalah penjangkauan,” ujar Gus Ipul, dikutip Selasa, 14 April 2026.
Strategi Pengentasan Kemiskinan
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi terpadu pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyasar pendidikan anak, tetapi juga memberdayakan orang tua melalui perbaikan rumah, akses Koperasi Desa Merah Putih, dan jaminan kesehatan (PBI JKN).
"Jadi nanti anaknya lulus Sekolah Rakyat, orang tuanya naik kelas dan (mandiri) tidak terima bansos lagi. Dan lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, gagal Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Fasilitas Digital dan Dukungan Daerah
Berbeda dengan sekolah umum, seleksi Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik, melainkan tes kesehatan dan pemetaan bakat (talent mapping).
Siswa akan mendapatkan fasilitas asrama, makan bergizi gratis, laptop, hingga ruang kelas dengan papan tulis digital (smartboard).
Saat ini, pembangunan permanen telah berjalan di lebih dari 100 titik di berbagai daerah dengan target menjangkau 4 juta anak yang putus sekolah.
“Ini bukan sekolah biasa tapi bagian dari pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian dan Bupati OKU Teddy Meilwansyah menyambut baik program ini.
Keduanya menyatakan kesiapan daerah dalam menyediakan lahan serta dukungan APBD untuk percepatan pembangunan infrastruktur sekolah di wilayah masing-masing.
Editor: Redaksi TVRINews
