REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah mitigasi terpadu untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang pada 2026 yang diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Adenan Rasyid menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi berdampak pada ketahanan air, pangan, dan lingkungan.
“Musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan memiliki tingkat kekeringan di atas kondisi normal. Kondisi ini merupakan ancaman serius terhadap ketahanan air, pangan, dan lingkungan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Baca Juga
Kemenkop dan Kemensos Bakal Angkat Penerima PKH Jadi Karyawan Kopdes Merah Putih
Inisiasi Penghematan Energi, Puluhan Ribu Insan PLN Serentak Terapkan Clean Energy Day
Harga Emas Antam Naik Rp 45.000 per Gram, Peluang Investasi di Tengah Gejolak Global
Berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 akan bertepatan dengan fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada Juli dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang 50–80 persen. Kondisi ini membuat musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis di Indonesia.
Rasyid mengatakan dampak kekeringan diperkirakan akan dirasakan pada berbagai sektor, antara lain penurunan debit sungai, berkurangnya volume waduk, serta cadangan air tanah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Di sektor pertanian, kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam. Sementara pada aspek lingkungan, risiko kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi meningkat, khususnya di kawasan gambut,” ujar Rasyid.
