JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Secretary of War Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth di Pentagon, Washington D.C., Senin (13/4/2026), membahas sejumlah agenda strategis kerja sama pertahanan kedua negara.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperdalam hubungan bilateral Indonesia-AS, khususnya di sektor pertahanan.
Salah satu hasil utama pertemuan adalah kesepakatan meningkatkan kerja sama menjadi Major Defence Cooperation Partnership (MDCP).
“Sebagai tindak lanjut telah dilakukan pengumuman bersama (joint statement) kesepakatan peningkatan kerja sama pertahanan kedua negara menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Amerika Serikat dan Indonesia yang diresmikan pada 13 April 2026," kata Rico dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2026).
Baca juga: Kemenhan Tegaskan Kontrol Wilayah Udara RI Tetap di Tangan Indonesia
Kerangka ini menjadi panduan strategis untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang, mulai dari pengembangan kapasitas pertahanan, teknologi militer generasi baru, hingga peningkatan kesiapan operasional.
Selain itu, kedua negara juga sepakat memperkuat hubungan antarpersonel militer guna meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Rico, penguatan program International Military Education and Training (IMET) turut menjadi fokus pembahasan.
“Pertemuan ini merupakan line of departure bagi penguatan program International Military Education and Training (IMET), melalui pengembangan capacity building dan human invest dalam bidang pendidikan dan latihan, termasuk untuk pasukan khusus," jelasnya.
Langkah ini dinilai penting untuk mendukung stabilitas kawasan serta meningkatkan interoperabilitas antara militer Indonesia dan AS.
Selain agenda strategis, kedua pihak juga membahas kerja sama kemanusiaan melalui Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA).
Baca juga: Kemenhan Buka Suara soal Isu Pesawat Militer AS, Benarkah Bebas Masuk Wilayah Udara RI?
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan antara Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan RI Mayjen TNI Agus Widodo dan Direktur DPAA Kelly K McKeague.
“DPAA pada prinsipnya merupakan bentuk kerja sama kemanusiaan dan historis untuk penelitian, pencarian, pemulihan, identifikasi, dan repatriasi sisa-sisa kerangka jenazah personel militer Amerika Serikat dari Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia," ungkap Rico.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa seluruh kegiatan dilakukan atas persetujuan resmi dan tetap memperhatikan hukum nasional, lingkungan, serta kepentingan masyarakat lokal.
Isu lain yang dibahas adalah Letter of Intent (LoI) terkait overflight clearance yang diusulkan oleh pihak AS.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa dokumen tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum bersifat mengikat.
