JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah kepala dinas di Kabupaten Cilacap, Selasa (14/4/2026). Mereka dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Aulia Rachman (AUL).
"Hari ini, Selasa (14/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana berupa pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Jawa Tengah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (14/4/2026).
Adapun para saksi yang dipanggil ialah Annisa Fabriana selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Arida Puji Hastuti selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Achmad Nurlaeli selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup; serta Buddy Haryanto selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Kemudian, Budi Narimo selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga; Moch Ichlas Riyanto selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Bayu Prahara selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polresta Cilacap," kata Budi Prasetyo.
Belum diketahui materi yang akan digali dari keterangan ketujuh saksi tersebut.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman (AUL), sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono (SAD).
