Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, menyorot kapasitas hotel Al Hidayah yang akan menampung 21.000 jemaah haji 2026 dalam rapat bersama Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf.
Menurutnya, sesuai kesepakatan Komisi VIII DPR, satu kamar harus diisi maksimal lima jemaah. Namun, di hotel Al Hidayah ditemukan satu kamar diisi 5-6 orang.
“Jadi kalau Tower Al Hidayah itu digunakan 21.000, itu harus tersedia kamar isi empat 5.250 kamar. Ya. Jadi 21.000 dibagi empat ketemunya 5.250 kamar,” ucap Wachid di DPR, Senin (14/4).
“Sedangkan di sana ada isi empat, ada isi lima, ada isi enam,” tambahnya.
Politikus Gerindra ini nenyorot petugas pengadaan akomodasi dan transportasi Kemenhaj yang menurutnya telah mengabaikan kesepakatan tersebut.
“Di sinilah tim Bapak, tim pengadaan akomodasi dan transportasi tidak mendengarkan keputusan Panja dan keputusan Raker. Ini perlu dicatat. Tim pengadaan di sana itu siapa? Makanya saya katakan itu manusia atau malaikat? Saya katakan itu,” ucap Wachid.
Ia menekankan tak boleh ada korupsi maupun kartel dalam penyelenggaraan haji.
“Ya, Bapak, saya ini terus terang apa yang disampaikan Bu Selly sama, menyayangkan dan sayang pada Menteri Haji karena ini adalah yang lahir dari Komisi VIII,” ucap Wachid.
“Tujuan Presiden adalah untuk memperbaiki layanan haji dan tidak ada terjadi korupsi, tidak ada istilah, Pak Wamen, kartel,” tambahnya.
Ia juga meminta Menhaj Irfan menarik para petugas Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi yang mengurusi Hotel Al Hidayah. Menurutnya, mereka menjadi penyebab ketidaksesuaian jumlah jemaah per kamar tersebut.
“Siapa tim pengadaan di sana? Dan saya lihat tim pengadaan di sana masih ada orang KUH yang orang lama. Ini kemungkinan dia adalah biang keladinya,” tutur Wachid.
“Itu harus segera, mereka harus dibuang! Tarik ke Indonesia! Makanya jangan ditaruh KUH, di KUH itu jangan ditaruh orang yang lama-lama di sana, Pak,” tambah dia.
Wachid menilai, masalah korupsi di lingkungan haji merupakan PR bagi Kementerian Haji. Ia menyebut kasihan kepada Presiden Prabowo Subianto bila korupsi masih terjadi.
“Saya selaku partai pemerintah, saya kasihan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena masih ada yang bermain korupsi di sana,” tutur Wachid.
“Orangnya kemarin ngikutin perjalanan kami di Al-Hidayah. Cuma saya tidak punya bukti, dan kemarin saya minta dibuktikan dengan data mana kuitansi pembayaran, sampai sekarang tidak dikasih dan tidak mungkin akan dikasih,” tambahnya.
