Dia juga menyadari wacana tersebut memicu kegaduhan karena dianggap terlalu dini untuk dipublikasikan.
IDXChannel - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengakui dirinya yang pertama menggelontorkan wacana War Ticket Haji.
Hal ini dikatakan Mochamad Irfan saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
"Kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini," kata Mochamad Irfan.
Pria yang akrab disapa Gus Irfan menambahkan, istilah itu pertama kali dilontarkan di internal Kemenhaj sebelum akhirnya menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.
Dia juga menyadari wacana tersebut memicu kegaduhan karena dianggap terlalu dini untuk dipublikasikan.
Sebelumnya, War Ticket Haji menggegerkan publik. Wacana itu diklaim untuk mengatasi panjangnya antrean haji di Indonesia.
Istilah itu mencuat saat Gus Irfan membahas panjangnya antrean haji. Antrean ini merupakan dampak dari meningkatnya jumlah pendaftar setiap tahunnya yang diikuti oleh keterbatasan kuota.
Saat itu, dia menjelaskan sebelum pengelolaan dana haji dilakukan secara terpusat seperti saat ini, antrean panjang keberangkatan belum menjadi persoalan utama.
Masyarakat pada masa itu dapat mendaftar dan berangkat dalam waktu relatif singkat. Namun, kondisi tersebut berubah seiring meningkatnya jumlah pendaftar dan keterbatasan kuota setiap tahun.
Irfan pun menyampaikan bahwa pihaknya mulai mempertimbangkan kembali apakah antrean panjang masih perlu dipertahankan.
"Ketika kita bicara tentang antrean haji, pemikiran kami di Kemenhaj, terutama Wamen, apakah perlu antrean yang begitu lama, apakah tidak perlu dipikirkan kembali sebelum ada BPKH,” kata Gus Irfan di Rakernas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/ 2026 M, di Asrama Haji Tangerang, Rabu (8/4/2026).
Dia menyinggung kemungkinan penerapan sistem yang menyerupai mekanisme war tiket.
“Semacam war tiket,” kata Gus Irfan.
Meski begitu, pemerintah masih akan mengkaji berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan terkait sistem penyelenggaraan haji di masa mendatang.
(Nur Ichsan Yuniarto)
