Sebanyak 8.066 anak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat masuk kategori Anak Tak Sekolah (ATS). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menyebut, alasan terbanyak anak tidak bersekolah adalah karena memilih bekerja.
Plt. Kepala Disdikpora DIY, Muhammad Setiadi, menyebut terdapat 2.067 anak yang tidak bersekolah karena sudah bekerja. Jumlah ini menjadi yang paling dominan dibandingkan alasan lain seperti tidak mau sekolah sebanyak 1.170 anak, menikah 411 anak, hingga terkendala biaya 186 anak.
Data tersebut dipaparkan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY 2025 di DPRD DIY, Senin (13/4). Secara keseluruhan, terdapat 18 alasan anak tidak bersekolah, termasuk 18 anak yang menganggap sekolah tidak penting.
Berdasarkan wilayah, jumlah ATS tertinggi berada di Kabupaten Sleman sebanyak 2.810 anak. Disusul Gunungkidul, Bantul sebanyak 1.715 anak, Kulon Progo 953 anak, dan Kota Yogyakarta 540 anak.
Setiadi menjelaskan, angka 8.066 anak tersebut merupakan hasil verifikasi Pemda DIY. Sementara itu, data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat jumlah ATS DIY mencapai 16.010 anak yang merupakan gabungan dari kategori belum pernah sekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan.
“16 ribu itu dari Kemendikdasmen. Sebanyak 5.603 belum terverifikasi dan 10.407 data telah terverifikasi. Dari 10 ribu yang sudah diverifikasi itu 2.341 statusnya masih sekolah atau atau sudah lulus SLTA, 8 ribu itu tidak sekolah,” kata Setiadi.
Ia menambahkan, dari sekitar 550 ribu anak usia sekolah di DIY, sekitar 2,9 persen di antaranya tidak bersekolah, dengan catatan angka tersebut masih dikurangi faktor seperti meninggal dunia, kondisi kesehatan, disabilitas, atau perpindahan domisili.
Untuk menekan angka ATS, Disdikpora DIY mengaku telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pemberian beasiswa, program kejar paket A, B, dan C, hingga pendidikan nonformal dan kolaborasi lintas sektor.
“Ada beasiswa, sekolah kejar paket ABC, pendidikan non formal untuk meningkatkan keterampilan untuk bisa berusaha mandiri, berkolaborasi salah satunya dengan dinas sosial, dinas tenaga kerja dan kerja sama dengan pemerintahan desa secara intensif untuk sosialisasi secara personal dan sebagainya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD DIY, Raden Stevanus Christian Handoko, mengingatkan bahwa persoalan ATS bukan sekadar isu pendidikan, tetapi juga berpotensi menjadi masalah sosial di masa depan. Ia juga menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar intervensi kebijakan.
