Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan diplomatik ke Rusia serta berupaya menarik minat banyak investor. Sebelumnya Prabowo juga sudah mengamankan komitmen investasi dari sejumlah negara besar seperti Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Jepang hingga Korea Selatan.
Kalangan pengusaha melihat hal ini sebagai sinyal kuat meningkatnya daya tawar Indonesia di mata investor internasional. Meski demikian, pekerjaan utama justru berada pada tahap realisasi di dalam negeri. Berbagai hambatan struktural masih menjadi tantangan serius yang perlu segera diselesaikan agar komitmen tersebut tidak berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas.
"Presiden sudah bekerja luar biasa menjemput bola ke mancanegara, kami sangat apresiasi tinggi. Namun, kami di HKI dan Kadin mencermati bahwa di lapangan masih ditemukan sumbatan dan hambatan. Birokrasi yang berbelit, inkonsistensi regulasi pusat-daerah, serta kendala teknis lainnya seringkali membuat investor ragu untuk melakukan groundbreaking," ujar Wakil Ketua Umum Kadin bidang kawasan ekonomi khusus dan proyek strategis nasional Akhmad Ma'ruf Maulana kepada CNBC Indonesia, Selasa (14/4/2026).
Ia pun mendorong pemerintah untuk segera membentuk Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi yang berfungsi sebagai unit respons cepat dalam mengurai berbagai kendala tersebut secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Investor dari negara maju memiliki standar tinggi terhadap kepastian hukum dan kejelasan regulasi. Tanpa perbaikan konkret di lapangan, peluang besar yang telah terbuka berisiko hilang.
"Kita tidak ingin komitmen besar ini hanya menjadi seremoni penandatanganan saja. Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi ini harus memastikan setiap dolar yang dijanjikan benar-benar masuk ke kawasan industri dan memberikan dampak ekonomi nyata," sebut Ma'ruf.
Lebih lanjut, pengusaha tetap optimistis Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. Namun, hal itu mensyaratkan konsistensi kebijakan dan sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
Momentum saat ini harus dimanfaatkan secara maksimal dengan mengesampingkan kepentingan sektoral maupun politik, sehingga Indonesia dapat menjadi tujuan utama investasi yang kompetitif di kawasan.
"Saatnya kita buktikan kepada dunia, terutama mitra kita dari Jepang hingga Timur Tengah, bahwa Indonesia bukan hanya tempat yang nyaman untuk berdiskusi, tapi adalah tempat yang paling tepat untuk berinvestasi," sebut Ma'ruf yang juga Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).
(dce) Add as a preferred
source on Google
