jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimbau pemerintah daerah (pemda) tetap mempertahankan guru honorer atau non-ASN. Transformasi pendidikan nasional pun terus diperkuat melalui berbagai cara.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menyampaikan, pemerintah menaruh perhatian pada keberadaan guru non-ASN yang berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran.
BACA JUGA: Kartu Guru Sejahtera Bukan untuk PNS & PPPK, Sebegini Jumlah Penerimanya
“Guru-guru honorer yang saat ini masih ada harus dipertahankan karena kami masih sangat membutuhkan. Kami mengimbau untuk tidak dirumahkan karena mereka tetap menjalankan fungsi penting dalam pembelajaran,” tutur Dirjen Nunuk, Selasa (14/4).
Dalam lingkup nasional, lanjutnya, tantangan pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi isu strategis. Setiap tahun, sekitar 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun, sedangkan kekurangan guru terus terakumulasi.
BACA JUGA: Guru Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Menerima Bantuan, Alhamdulillah
“Setiap tahun guru-guru pensiun 70 ribu hingga 80 ribu. Kekurangan ini terus terakumulasi, sehingga pemenuhan kebutuhan guru menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan,” ujar Nunuk.
Tidak hanya upaya pemenuhan jumlah pendidik, Kemendikdasmen juga terus berupaya meningkatkan kualitas guru melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik guru. Saat ini, capaian sertifikasi secara nasional telah melampaui 92 persen.
BACA JUGA: Gaji Guru PPPK Paruh Waktu di Bawah Honorer, Jawaban Dirjen Nunuk Sudah Bisa Ditebak
“Secara nasional sudah mencapai di atas 92 persen guru tersertifikasi. Sisanya adalah yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan ini kita dorong melalui program beasiswa kualifikasi D4/S1,” ujarnya.
Menyikapi adanya keterbatasan anggaran, Nunuk menegaskan pelatihan berbasis komunitas belajar guru tidak akan berhenti.
Lebin lanjut dikatakan, kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan merupakan kunci pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
Dirjen Nunuk menyampaikan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional saat ini mengusung visi pemerataan akses dan peningkatanmerupakan melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. Pendidikan yang bermutu untuk semua sebenarnya memberikan akses pendidikan tanpa membedakan.
"Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan kesempatan mengembangkan potensi,” katanya.
Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program prioritas tahun 2026 yang salah satunya difokuskan pada penguatan profesionalisme guru. GTK melakukan berbagai program prioritas seperti penguatan profesionalisme guru, yang tujuannya adalah kesejahteraan melalui penuntasan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik. (esy/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Mesyia Muhammad
