Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah tersebut dinilai krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.
Guna menyukseskan upaya tersebut, Ribka menekankan pentingnya peran gubernur dalam menjaga stabilitas pembangunan di Jatim. Terlebih, sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, gubernur juga berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki, gubernur perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara merata di seluruh wilayah.
“Kalau di provinsi terjadi pertumbuhan dan kemudian juga kemajuan yang cukup pesat tetapi tidak diimbangi dengan kabupaten atau kota, ini juga sangat mengkhawatirkan,” ujar Ribka pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2027 di Shangri-La Hotel, Kota Surabaya, Jatim, Selasa (14/4/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Ribka mengapresiasi kekompakan dan soliditas jajaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Jatim. Ia berharap sinergisitas tersebut dapat menghasilkan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Ribka juga mengapresiasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jatim. Namun demikian, ia berpesan agar capaian tersebut dapat dirasakan secara merata di lingkup kabupaten/kota di Jatim untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Kalau kita bicara Indonesia Emas salah satu adalah bagaimana kita ingin ada bonus demografi. Saya pikir Jawa Timur sudah. Tinggal kita bonus demografi untuk provinsi-provinsi lainnya kita tunggu,” imbuhnya.
Sejalan dengan slogan “Jatim Gerbang Baru Nusantara”, Ribka berharap kiprah Provinsi Jatim mampu menjadi daerah dengan potensi perekonomian baru, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur. Untuk itu, penting bagi jajaran Pemerintah Provinsi Jatim untuk mematangkan perencanaan pembangunan agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik.
“Untuk Jawa Timur perlu kita atensi hanya masalah angka pengangguran. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kemudian IPM dan lain-lain semua sudah sangat-sangat baik, bahkan program nasional pun sudah diikuti secara baik,” tandas Ribka.
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jatim.
