JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi resmi menetapkan kebijakan pembatasan akses masuk ke Kota Suci Makkah, Arab Saudi bagi mereka yang tidak memiliki izin resmi. Kebijakan ini berlaku sejak Senin, 13 April 2026.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, mengatakan, langkah ini merupakan kebijakan rutin yang diberlakukan menjelang musim haji untuk memastikan kualitas layanan ibadah tetap terjaga.
"Pemerintah Arab Saudi setiap tahun menerapkan pengendalian akses ke Makkah menjelang puncak musim haji. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan," ujar Ichsan kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).
Individu yang boleh masuk ke Kota Suci Makkah adalah pemegang izin tinggal (iqamah) yang diterbitkan di Makkah, pemegang visa haji resmi dan pekerja yang memiliki izin kerja di area tempat-tempat suci.
Sementara itu, siapapun yang tidak memenuhi ketentuan di atas akan ditolak masuk dan diminta kembali di pos pemeriksaan yang tersebar di pintu-pintu masuk Kota Makkah.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan implementasi dari prinsip “Tidak Ada Haji Tanpa Izin” yang secara konsisten diterapkan Pemerintah Arab Saudi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan pelaksanaan ibadah haji.
"Kami mengingatkan bagi yang akan menjalankan ibadah haji untuk memastikan visa yang digunakan adalah visa haji. Bukan visa umrah, amil/kerja, turis, ziarah, atau visa lainnya selain visa haji,”ujarnya.
“Jangan mau dirayu berangkat haji dengan tanpa visa haji. Itu Ilegal. selain ditolak masuk Makkah, juga berpotensi dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum di Arab Saudi," pungkasnya.
