Ketua Komisi VIII Mengaku Tak Setuju Skema War Ticket Haji: Lebih Adil Daftar Tunggu, Bukan Diundi

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (kiri) dan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (kanan) saat memberikan keterangan pada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). (Sumber: Antara/Melalusa Susthira K)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengaku tidak setuju dengan skema war ticket untuk ibadah haji yang diwacanakan Kementerian Haji dan Umrah.

Marwan menilai wacana war ticket dari Kemenhaj tidak bisa menyelesaikan masalah antrean ibadah haji.

Hal tersebut disampaikan Marwan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Marwan menekankan masalah perhajian di Tanah Air tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Indonesia. Menurutnya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi perlu menjalin kesepakatan untuk mengatasi masalah antrean haji.

"Proses haji kita ini enggak bisa diselesaikan Indonesia sendiri karena tempat hajinya ada di Saudi. Maka Saudi dan Indonesia harus sepakat," kata Marwan, Selasa (14/4).

Baca Juga: Anggota DPR Kritik Praktik KBIHU dan Pengadaan Koper Haji: Jangan Sampai Ada Pansus Jilid 2

Lebih lanjut, politikus PKB itu menyebut skema yang lebih adil untuk mengatasi masalah antrean adalah dengan menerapkan daftar tunggu. Menurutnya, skema war ticket atau pengundian tidak memenuhi keadilan bagi jemaah.

"Langkah yang paling adil itu memang daftar tunggu, bukan qur'ah (undian), bukan diundi, karena itu tidak menghadirkan keadilan," kata Marwan.

"Qur'ah itu ada orang yang bolak-balik, ada yang tidak berangkat sama sekali. Daftar tunggu ini sebelum 2008 sudah dimulai."

Marwan pun meminta Kementerian Haji dan Umrah mengupayakan penambahan kuota haji dari Arab Saudi. Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah mengupayakan dengan memanfaatkan kuota haji negara lain yang tidak terpakai.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV