Pantau - Arab Saudi mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan blokade di Selat Hormuz dan kembali ke meja perundingan dengan Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Laporan The Wall Street Journal pada Selasa mengungkapkan bahwa desakan tersebut disampaikan oleh sejumlah pejabat regional yang khawatir kebijakan keras Washington akan memicu eskalasi konflik.
Arab Saudi menilai kebijakan blokade yang diumumkan Presiden AS Donald Trump berpotensi memancing respons agresif dari Iran dan memperluas konflik di kawasan strategis Timur Tengah.
Kekhawatiran Jalur Pelayaran StrategisKekhawatiran utama Riyadh mencakup potensi gangguan terhadap jalur pelayaran penting, termasuk kemungkinan Iran menutup Bab al-Mandeb di Laut Merah.
Selat sempit tersebut merupakan jalur vital bagi ekspor minyak Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya.
Dalam laporan tersebut disebutkan, "Negara-negara Teluk tidak ingin perang berakhir dengan Iran menguasai Selat Hormuz, jalur ekonomi vital mereka," ungkap sumber yang dikutip.
Negara-negara Teluk dilaporkan tidak menginginkan konflik berujung pada dominasi Iran atas jalur perdagangan energi global tersebut.
Upaya Diplomasi di Tengah KeteganganSejumlah negara, termasuk Arab Saudi, terus mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi dan berupaya memulai kembali pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran.
Meski menunjukkan sikap tegas di ruang publik, kedua negara disebut masih menjalin komunikasi melalui perantara.
Sumber yang sama menyebutkan kedua pihak tetap membuka peluang perundingan jika ada fleksibilitas dari masing-masing pihak.
Sementara itu, Presiden Donald Trump telah mengumumkan blokade angkatan laut di Selat Hormuz yang mulai berlaku pada Senin pukul 14.00 GMT atau 21.00 WIB.
Kebijakan tersebut diambil setelah perundingan antara Washington dan Teheran yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada akhir pekan gagal mencapai kesepakatan.
Upaya diplomasi itu merupakan bagian dari langkah lebih luas untuk menghentikan serangan AS-Israel terhadap Iran yang telah menewaskan lebih dari 1.400 orang sejak 28 Februari.
Konflik ini terjadi setelah sebelumnya sempat diberlakukan kesepakatan gencatan senjata selama dua minggu.
