Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Berbagai langkah reformasi yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki iklim pasar modal di tanah air dinilai layak diapresiasi. Langkah tersebut dipandang mampu membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi lebih sehat dan transparan.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa reformasi yang tengah dijalankan saat ini menjadi fondasi penting untuk membangun pasar modal yang lebih kredibel dan berkelas global.
Salah satu poin yang disorot adalah komitmen OJK untuk mengungkap data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen melalui situs BEI. Selain itu, aturan baru yang mewajibkan pemegang saham minimal 10 persen untuk melaporkan Ultimate Beneficial Owner (UBO) kepada IDX juga dinilai memberikan kejelasan bagi investor. Aturan ini sendiri mulai diimplementasikan sejak 1 April 2026.
"Upaya peningkatan transparansi seperti pengungkapan identitas pemegang saham, klasifikasi investor yang lebih granular, serta kewajiban pelaporan UBO sebenarnya bukan sekadar kepatuhan, tapi sebuah re-pricing mechanism terhadap kepercayaan," katanya kepada media, Selasa, 14 April 2026.
Menurut Fakhrul, kondisi pasar modal yang transparan akan meningkatkan kredibilitas hingga mencapai standar global. Keterbukaan informasi ini secara otomatis menurunkan risiko dan meningkatkan kepercayaan investor di pasar saham.
"Selama ini salah satu tantangan utama pasar saham Indonesia adalah adanya opacity premium, di mana investor, terutama asing mendiskon valuasi karena keterbatasan visibilitas terhadap struktur kepemilikan dan potensi konflik kepentingan. Dengan reformasi ini, risiko tersebut secara bertahap bisa ditekan," terangnya.
Fakhrul merinci tiga dampak positif dari reformasi ini. Pertama, penentuan harga wajar saham menjadi lebih sehat. Kedua, kualitas basis investor akan meningkat sehingga stabilitas likuiditas lebih terjaga.
"Ketiga, dalam jangka menengah, ini berpotensi menurunkan cost of equity (biaya ekuitas) bagi emiten karena premi risiko yang lebih rendah,” jelasnya.
Namun, ia menekankan bahwa reformasi tidak boleh berhenti pada aspek transparansi saja. Ke depan, pemerintah perlu mendorong penguatan basis investor institusi dalam negeri seperti dana pensiun dan asuransi agar pasar tidak terlalu sensitif terhadap aliran dana jangka pendek.
Selain itu, ia menyarankan agar pasar saham didesain sebagai sumber pendanaan strategis. Hal ini bertujuan agar lebih banyak perusahaan berkualitas masuk ke bursa melalui pipa IPO yang sehat.
"Artinya, kebijakan harus diarahkan agar lebih banyak perusahaan berkualitas masuk ke bursa, dengan insentif yang tepat, serta pipeline IPO yang sehat dan berkelanjutan," pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
