Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkapkan kebutuhan pendanaan Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 mencapai Rp 794 triliun tiap tahunnya .
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya ALam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A Teguh Sambodo menjelaskan kebutuhan dana jumbo tersebut tak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah semata. Menurutnya, partisipasi sektor swasta dan dunia usaha juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan transisi hijau.
"Kita melihat kebutuhan sebesar Rp794 triliun per tahun untuk Indonesia bisa secara bertahap mencapai target green zero emission ini perlu kita tangani bersama pendanaan publik sudah dilokasikan tapi bagaimana kemudian memastikan partisipasi dari sumber pendanaan yang lain termasuk bidang usaha, termasuk perusahaan bisa kemudian selalu membahu-bahu untuk bisa mencapai hasilnya," ujar Leonardo dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara BPDLH dan Penerima Manfaat Proyek LCDI-ITF, Selasa (14/4/2026).
Selain soal pembiayaan, Leonardo menyoroti persoalan akses terhadap teknologi hijau yang menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
Menurutnya, pembahasan ekonomi hijau kerap terhambat akibat keterbatasan pengetahuan mengenai teknologi yang tepat untuk diterapkan dan kemampuan finansial untuk mengadopsi teknologi.
"Seringkali kalau kita bicara green economy yang selalu kita menjadi bagian yang di belakang adalah pengetahuan kita terhadap teknologi dan pada saat yang sama kita memiliki kemampuan finansial untuk bisa membeli, menerapkan dan tentu saja yang terakhir adalah bagaimana kemampuan kita juga untuk menciptakan inovasi,"ujarnya.
Maka dari itu, pemerintah menyediakan inisiatif Innovation and Technology Fund (ITF) yang merupakan pendanaan dari kolaborasi antara Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).
Dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH/Indonesian Environment Fund - IEF) dengan tujuan menguji dan mempercepat penerapan teknologi serta model bisnis inovatif yang mendukung pembangunan rendah karbon di Indonesia.
ITF berfungsi sebagai mekanisme pendanaan berbasis direct grant bagi proyek-proyek yang berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pendekatan lintas sektor seperti energi bersih, pertanian dan kehutanan berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta ekosistem pesisir dan laut.
"Dengan adanya ITF paling tidak kita berusaha mengurangi satu atau beberapa dari tantangan yang ada setidaknya ada dua, yang pertama adalah berkaitan dengan pendanaan. Harapannya ITF juga bisa menciptakan manfaat yang luas, yang memastikan keterlibatan masyarakat sekular," ujarnya.
Seperti yang diketahui, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan menyalurkan pendanaan sebesar Rp 20,3 miliar untuk empat proyek inovasi rendah karbon di berbagai daerah.
Adapun proposal proyek yang diajukan mencakup 4 sektor utama, yakni sektor energi, limbah, ekosistem pesisir dan laut, serta sektor agrikultur dan perhutanan atau Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU).
Secara rinci, BPDLH menyalurkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk pengelolaan limbah di Sulawesi Selatan, Rp 4,9 miliar untuk proyek di sektor kelautan dan ekosistem pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rp 5 miliar untuk proyek sektor AFOLU di Provinsi Maluku dan Rp 5,3 miliar untuk proyek AFOLU di Provinsi Jawa Barat.
(haa/haa) Add as a preferred
source on Google
