REPUBLIKA.CO.ID, TABALONG — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat lompatan inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan pernyataan tersebut dalam Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong di Hotel Aston Tanjung pada Senin(14/4/2026).
Baca Juga
Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Aman dan Terjangkau
Pasang Gelar Haji atau Hajah, Apakah Termasuk Riya? Ini Penjelasannya
Wadah Baru Perempuan Berkarya dan Menginspirasi Tercipta di Ajang Ini
Yusharto menegaskan, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas semata untuk melakukan lompatan inovasi. Hal tersebut harus didukung oleh kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan serta kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Menurut dia, inovasi yang dibangun di atas data, riset, dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan."Dalam kerja-kerja pengembangan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media, agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya solutif tetapi juga memiliki dampak luas,” ungkap Yusharto.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dia menjelaskan, pendekatan evidence based policy memastikan setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses analisis data dan pembuktian empiris, sehingga mampu meminimalisir risiko kegagalan serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik. Dengan pendekatan tersebut, inovasi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.
Kepala BKSDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo - (Ist)
