jpnn.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menyatakan skema perebutan atau war tiket haji masih sekadar wacana.
Oleh karena itu, dia meminta jemaah yang sudah mengantre bertahun-tahun untuk bisa berhaji tidak perlu takut.
BACA JUGA: KPK Temukan Fakta, USD 1 Juta dari Gus Yaqut untuk Pansus Haji Dipegang ZA
"Itu masih wacana. Jadi, jemaah enggak perlu takutlah nanti, ‘Saya sudah antre sepuluh tahun, kok dihanguskan?’ Enggak, enggak. Tidak ada," kata Menhaj Irfan saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Dia menjelaskan wacana war tiket haji merupakan upaya yang diusulkan pihaknya untuk memangkas antrean jemaah calon haji (JCH) Indonesia yang dinilai terlalu panjang.
BACA JUGA: Gus Yaqut Siapkan USD 1 Juta untuk Pansus Haji DPR
Namun, wacana itu menurutnya masih dalam tahap pembicaraan.
"Kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini," katanya.
BACA JUGA: Heboh Dugaan Pelecehan Seksual oleh 16 Mahasiswa FHUI, Kampus Lakukan Investigasi
Menurut Menhaj Gus Irfan, wacana war tiket haji membutuhkan pembahasan yang panjang dengan pemangku kepentingan (stakeholder), terutama dari Komisi VIII DPR RI, pelaku bisnis haji, dan jemaah itu sendiri.
"Banyak hal, banyak stakeholder yang harus kita bicarakan; dan ini bukan keputusan dalam waktu sebulan-dua bulan, ini pasti butuh waktu panjang," tuturnya.
Wacana ini mendapat kritikan dari legislator bidang agama dan sosial. Namun, Irfan menyebut pembahasan akan tetap dilakukan, mengingat Indonesia membutuhkan terobosan baru dalam menyikapi persoalan antrean haji.
"Cuma mungkin istilahnya bukan war tiket atau apalah istilahnya," kata dia.
Dia belum bisa memastikan skema baru akan rampung pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah akan mengupayakan hal itu secepatnya.
Terlepas dari itu, Menhaj Irfan menekankan, skema baru tidak akan mengganggu jemaah yang sudah mengantre.
"Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Itu tetap, baik jemaah yang sudah antre lima tahun, sepuluh tahun, 15 tahun, enggak perlu khawatir," katanya.
Di samping itu, Irfan juga mengatakan pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi dengan Arab Saudi terkait skema penggunaan kuota haji negara tetangga, sebagaimana solusi yang diusulkan anggota Komisi VIII.
"Itu sudah pernah kita jajaki, tapi pemerintah Saudi kayaknya masih belum welcome (terbuka) dengan pola yang ini. Nanti kita coba bicara lagi dengan pemerintah Saudi," ucap dia.(ant/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
