Terkini, Makassar — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen menghadirkan layanan transportasi laut terintegrasi bagi masyarakat kepulauan melalui program “pete-pete laut” yang segera memasuki tahap uji coba operasional.
Langkah tersebut diperkuat dengan adanya dukungan penambahan armada kapal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saat ini, satu unit kapal bantuan telah disiapkan, sementara tambahan armada lainnya tengah dalam proses alokasi.
“Iya, nanti kita minta tambahan armada dari Direktur Perhubungan Laut. Itu sudah dialokasikan, mudah-mudahan ada kapal yang dialokasikan. Satu dalam waktu dekat akan masuk proses penyerahan,” ujar Munafri.
Pertemuan strategis antara Pemerintah Kota Makassar dan jajaran Kementerian Perhubungan berlangsung di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Jalan Salodong.
Forum tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong realisasi dukungan pusat untuk penguatan konektivitas laut di wilayah kepulauan.
Munafri menegaskan, kehadiran kapal antar pulau ini menjadi solusi strategis bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada transportasi laut tradisional.
“Kita pastikan bahwa kapal itu akan menjadi alat transportasi masyarakat di pulau-pulau untuk menghubungkan antar pulau. Jadi seperti pete-pete yang memutari trayek yang ada,” jelasnya.
Uji Coba dan Rute PelayaranSebagai tahap awal, Pemkot Makassar akan melakukan soft launching sekaligus uji coba operasional.
Satu unit kapal percontohan telah disiapkan, meski masih membutuhkan finalisasi survei jalur pelayaran.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan rute sekaligus menghitung kebutuhan operasional kapal.
“Rute dimulai dari daratan menuju Barrang Lompo, kemudian ke Lumu-Lumu, Langkai, Lanjukang, lalu kembali melalui Barrang Lompo ke Bonetambung. Itu yang sudah kami survei,” ujarnya.
Rute menuju Pulau Kodingareng masih dalam tahap kajian karena letaknya yang lebih jauh ke laut lepas, namun tetap berpotensi dilayani jika armada bertambah.
Frekuensi Terbatas, Target GratisPada tahap awal, frekuensi pelayaran diperkirakan masih terbatas, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, khususnya kebutuhan bahan bakar.
“Untuk sementara kemungkinan baru satu kali dalam sepekan. Kalau ada penambahan anggaran, mungkin bisa dua kali sepekan,” kata Rheza.
Pemerintah Kota Makassar juga menargetkan layanan ini dapat digratiskan bagi masyarakat kepulauan apabila dukungan anggaran memungkinkan.
Tantangan Infrastruktur dan CuacaProgram ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan infrastruktur dermaga di beberapa pulau.
Saat ini, hanya Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung yang memiliki dermaga, meskipun kondisinya belum sepenuhnya representatif.
Sementara itu, Pulau Lumu-Lumu dan Lanjukang belum memiliki fasilitas sandar yang memadai. Kondisi ini menjadi perhatian karena kapal membutuhkan kedalaman tertentu untuk bersandar dengan aman.
Selain itu, faktor cuaca juga memengaruhi operasional. Kapal yang digunakan merupakan kapal kayu dengan kecepatan sekitar 7 knot, sehingga sangat bergantung pada kondisi gelombang laut.
“Memasuki pertengahan tahun, biasanya gelombang lebih tinggi, sehingga kecepatan kapal bisa menurun,” jelas Rheza.
Dorong Konektivitas dan Ekonomi KepulauanMunafri menegaskan bahwa pengembangan transportasi laut ini merupakan bagian dari visi Pemkot Makassar dalam menghadirkan konektivitas wilayah yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
Program ini diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan.
“Apa yang kami lakukan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan kepulauan,” tutupnya.
