PADANG, KOMPAS — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyayangkan lambatnya progres rehabilitasi sawah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat yang kini memasuki bulan kelima pascabencana. Menteri mendesak agar daerah segera menuntaskannya dalam sebulan ke depan.
“Rehabilitasi pertanian di Sumbar harus dipercepat. Saya sudah janji (selesai) satu bulan. Anggarannya sudah kami kirim, totalnya Rp 455 miliar,” kata Amran ketika ditemui di Padang, Selasa (14/4/2026).
Sebelumnya, Amran sempat meninjau lokasi rehabilitasi sawah di Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Selasa pagi.
Dalam kesempatan itu, ia menyebut, meski pemerintah pusat bergerak cepat sejak awal bencana, implementasi di daerah masih tersendat akibat masalah birokrasi dan koordinasi.
“Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tapi yang kami lihat di lapangan masih lambat,” kata Amran.
Menurut Amran, pemerintah pusat mengalokasi anggaran besar untuk pemulihan di wilayah terdampak. Di Sumbar, luas sawah rusak akibat bencana sekitar 7.000 hektar. Seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Khusus Sumbar, bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp 455 miliar. Jadi tidak ada alasan untuk lambat,” ujar Amran.
Lambatnya penanganan sawah rusak itu, kata Amran, lebih disebabkan terlalu panjangnya rantai birokrasi dan lemahnya komunikasi antarlevel pemerintahan. Padahal, proses pencairan anggaran dari pusat dapat segera dilakukan begitu ada permintaan dari daerah.
Amran pun memperingatkan agar jajaran pemerintah daerah mempercepat pekerjaan di lapangan. Seluruh proses rehabilitasi sawah mesti diselesaikan maksimal satu bulan ke depan.
“Tadi sudah berjanji satu bulan selesai. Kalau tidak serius, bantuan berikutnya saya tarik kembali ke pusat dan kami pindahkan ke daerah yang lebih siap,” katanya.
Dalam kunjungan ke Nagari Lubuk Alung, Amran menemukan sebagian petani baru mulai menggarap sawah pada hari ia berkunjung. Fakta ini memperkuat indikasi lambatnya respon penanganan pascabencana di sektor pertanian.
“Jangan sampai alat berat turun hanya saat kami datang. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kita ini pelayan rakyat, tugas kita memastikan mereka bisa segera kembali tanam dan berproduksi,” ujar Amran.
Amran memastikan, pemerintah tetap berkomitmen penuh memulihkan seluruh lahan pertanian terdampak. Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh sawah yang rusak akan direhabilitasi hingga dapat kembali produktif.
“Insya Allah seluruh sawah rusak menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselesaikan. Tapi daerah juga harus gerak cepat,” katanya.
Sebagai bagian dari percepatan, Kementerian Pertanian juga mengerahkan berbagai dukungan, termasuk bantuan alat dan mesin pertanian, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Kementerian PU untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar Afniwirman mengatakan, menindaklanjuti arahan menteri, pihaknya akan mengumpulkan dinas pertanian 16 kabupaten/kota yang sawahnya terdampak bencana pada Rabu (15/4/2026).
“Kami sudah siapkan tabel untuk tiap-tiap kabupaten/kota dengan tiap-tiap kegiatannya. Kami minta kesepakatan kapan bisa selesai. Kami sepakati bersama nanti untuk menjadi acuan,” katanya.
Afniwirman menjelaskan, sebenarnya tidak ada kendala birokrasi, terutama dari sisi Pemprov Sumbar. Yang ada justru adalah pekerjaan teknik.
Dalam kegiatan ini, dinas provinsi bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) ada dinas kabupaten/kota.
Untuk kegiatan pemulihan sawah rusak ringan (optimasi lahan) dan sawah rusak sedang (rehabilitasi), kata Afniwirman, mesti diawali dengan surat keputusan (SK) calon petani dan calon lokasi (CPCL) oleh dinas tiap-tiap kabupaten/kota.
Selanjutnya, dinas kabupaten/kota membuat surat perjanjian kerja sama (SPKS) dan kemudian membuat perencanaan (survei, investigasi, dan desain/SID).
“Setelah itu selesai, baru mereka bekerja dan mengusulkan permintaan ke provinsi. Provinsi kemudian memproses administrasi keuangannya sampai ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Jika persyaratan lengkap, KPPN transfer dana ke rekening kelompok tani bersangkutan,” katanya.
Terkait persoalan di Padang Pariaman, menurut Afniwirman, dinas kabupaten itu mengajukan permohonan pencairan dana ke dinas provinsi sehari menjelang Lebaran.
Karena masa libur panjang, dinas provinsi baru memproses setelah Lebaran saat mulai masuk kerja pada 25 Maret 2026. “Pada 7 April 2026, uang ditransfer ke rekening kelompok tani. Jadi, tidak ada keterlambatan, karena proses saja,” ujarnya.
Data Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar menyebutkan, bencana yang melanda belasan kabupaten/kota sejak 25 November 2025 itu menyebabkan 7.173,66 hektar (ha) sawah rusak.
Rinciannya, 2.802 ha rusak ringan, 1.100 ha rusak sedang, 2.540,69 ha rusak berat, dan 730,97 ha hilang.
Afniwirman melanjutkan, untuk kegiatan pemulihan sawah rusak ringan dan rusak sedang serta kegiatan lainnya di Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Sumbar mendapat anggaran Rp 228 miliar.
“Dari total Rp 228 miliar anggaran itu, alokasi anggaran untuk pemulihan sawah rusak ringan dan sedang Rp 32 miliar. Adapun anggaran lainnya untuk kegiatan dam parit, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, jalan usaha tani, irigasi tersier, dan optimasi lahan nonrawa,” katanya.
Menurut Afniwirman, dari belasan kabupaten/kota yang sawahnya terdampak bencana, sebenarnya hanya beberapa daerah yang belum clear dan clean. Dari total anggaran untuk rusak ringan dan rusak sedang sekitar Rp 32 miliar itu sudah terserap sekitar Rp 16 miliar atau 48,9 persen.
Untuk pemulihan sawah rusak ringan, kata Afniwirman, prosesnya administrasinya tuntas dan anggarannya sudah cair. Untuk Kabupaten Solok seluas 1.247 ha, Tanah Datar (180 ha), Padang (210 ha), Kota Solok (10 ha), Kota Pariaman (36 ha), dan Padang Pariaman (446 ha).
Adapun yang belum adalah Limapuluh Kota (19 ha), Agam (294 ha), Pasaman (93 ha), Pesisir Selatan (95 hektar), dan Pasaman Barat (172 ha).
Adapun untuk pemulihan sawah rusak sedang daerah yang proses administrasinya tuntas dan anggarannya sudah cair, yaitu Kabupaten Solok (253 ha), Tanah Datar (60 ha), Padang (102 ha), Kota Solok (68 ha), dan Padang Pariaman (198 ha).
Adapun daerah yang belum adalah Limapuluh Kota (58 ha), Agam (total 311 hektar, tuntas 131 hektar), Pasaman (50 hektar).
“(Dari data tersebut) dapat kami pastikan yang sudah selesai jauh lebih banyak dibanding yang belum selesai,” kata Afniwirman.
Terkait sawah rusak berat (2.540,69 ha) dan sawah hilang (730,97 ha) akibat bencana di Sumbar, Afniwirman menyebut sejauh ini belum jelas program yang akan dilakukan pemerintah.
”Rusak berat belum ada anggarannya dan kepastian pelaksanaannya,” ujarnya.
