Seberapa aman masyarakat Indonesia hidup di wilayahnya? Pertanyaan ini mengandung jawaban relatif. Semuanya tergantung di mana mereka hidup, apa pekerjaan mereka, serta di mana posisi kelas sosialnya.
Akan tetapi, jika ”dipaksa” memilih antara ”iya” dan ”tidak” untuk menjawab pertanyaan, apakah Anda merasa aman? Sekilas masyarakat Indonesia tampaknya akan cenderung memilih ”iya”. Dengan pengamatan sekilas, anak-anak kecil masih bebas untuk bermain di gang-gang kecil sepanjang hari.
Para orangtua leluasa berbincang di teras rumah hingga petang. Di banyak wilayah, terutama perkampungan, tidak banyak rumah dengan pagar tinggi, tetangga saling mengenal, serasa tidak ada rasa curiga yang berlebihan. Tatkala hidup berjalan biasa-biasa saja, di sanalah rasa aman bekerja. Diam-diam dan nyaris tak terasa.
Kendati begitu, di saat yang sama, di televisi dan ponsel berseliweran berita kriminalitas, korupsi, ketimpangan, bahkan bayang-bayang krisis. Dalam dua sisi kehidupan yang seakan berbeda ini, pertanyaan berikutnya sungguhkah masyarakat Indonesia benar-benar merasa aman atau sekadar terbiasa hidup dengan kondisi ”anggaplah aman-aman saja”?
Demi menjawab sejumlah pertanyaan di atas, data survei Litbang Kompas pada Januari 2026 dapat digunakan sebagai cermin. Terkait keamanan lingkungan wilayah tempat tinggalnya, tidak kurang dari 79,8 persen responden menyatakan baik. Tak hanya itu, 13,5 persen responden menjawab sangat baik.
Dengan kata lain, 93,3 persen responden menilai baik kondisi keamanan lingkungan di wilayah tempatnya tinggal. Data pertama ini menguatkan hipotesis bahwa, jika ditanya hidupnya aman atau tidak, masyarakat Indonesia yakin bahwa wilayah tempat tinggalnya aman.
Persepsi positif berikutnya muncul terkait kerukunan warga. Dalam variabel ini 84,3 persen responden mengaku kerukunan antarwarga di wilayahnya baik. Ditambah lagi, 15,4 persen responden menyatakan situasi kerukunan sangat baik.
Apabila dijumlahkan, 98,9 persen responden menilai positif kerukunan antarwarga di tempat mereka tinggal. Sebuah angka yang nyaris sempurna sekaligus memberikan kesan seakan tidak ada konflik horizontal mengkhawatirkan yang akan terjadi dalam waktu dekat.
Setali tiga uang, kebebasan beragama pun mendapatkan apresiasi positif. Sebanyak 77,1 persen responden menilai situasi ini baik ditambah 21,2 persen menyatakan sangat baik. Lagi-lagi angka nyaris sempurna, yakni mencapai 98,3 persen.
Pertanyaannya, apakah hasil ini serta-merta dapat memberikan jawaban bahwa masyarakat Indonesia sungguh tidak memiliki persoalan dalam hal rasa aman? Untuk menjawabnya, perlu dilakukan dengan membaca persepsi masyarakat Indonesia dalam memaknai rasa aman.
Pertama-tama, perlu digarisbawahi perbedaan cara masyarakat budaya Timur dan Barat dalam memaknai rasa aman. Di banyak masyarakat Barat, dalam benak warga rasa aman bertumpu pada sistem negara, konkretnya polisi dan hukum. Sebaliknya, dalam budaya masyarakat Timur, termasuk Indonesia, rasa aman bertumpu pada relasi sosial.
Sederhananya, dalam budaya masyarakat yang cenderung individualitis, rasa aman bergantung pada kapabilitas penegak hukum menjamin rasa tersebut. Berbeda dengan itu, masyarakat Indonesia cenderung menumpukan rasa aman pada kedekatan dengan tetangga, norma gotong royong, dan pengawasan informal.
Implikasi dari rasa aman yang bertumpu pada relasi sosial adalah begitu pentingnya kerukunan antarwarga. Negara boleh saja ”lemah” secara institusional dalam penegakan hukum. Akan tetapi, selama hubungan antarwarga selingkungan baik, rasa aman tetap tinggi.
Untuk menguatkan pemaknaan ini, dapat dipinjam sejumlah pendekatan dari sejumlah ahli sosial. Karl Polanyi, misalnya, dalam The Great Transformation, menemukan bahwa masyarakat non-Barat dalam bidang kehidupannya tidak berdiri sendiri. Dalam hal ini, keamanan pun selalu embedded in social relations alias melekat pada hubungan sosial.
Relasi sosial dengan keluarga dan komunitaslah yang memastikan rasa aman. Artinya, keamanan bukan fungsi institusi formal, melainkan kondisi dari hubungan tersebut baik atau tidak. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Emile Durkheim, dalam masyarakat dengan norma kolektif kuat, ketertiban dijaga oleh kesadaran kolektif.
Dengan kacamata norma Barat, tentu akan sulit memahami bagaimana mungkin penanganan hukum negara belum maksimal, tetapi rasa aman warga tinggi. Kesadaran kolektif pula yang membantu menjelaskan mengapa lingkungan tetap terasa aman meski kehadiran aparat terbatas.
Dengan fenomena di atas, bagaimana negara harus hadir ketika warga seakan ”tidak membutuhkan” institusi formal untuk menjamin rasa aman? Pertama-tama, negara perlu sadar rasa aman warga yang melekat pada relasi sosial menjadi modal sosial penting untuk hidup bersama.
Artinya, mendamaikan dan merukunkan warga rasanya sudah tidak lagi menjadi pekerjaan rumah negara. Kendati begitu, negara tidak lantas dapat menarik diri begitu saja dengan asumsi keamanan sudah selesai di level komunitas.
Justru peran yang diharapkan adalah negara hadir sebagai penjamin keadilan dan penjaga konsistensi hukum. Relasi sosial di satu sisi mampu menjaga harmoni, tetapi tidak selalu mampu menyelesaikan ketimpangan serta konflik laten tersembunyi.
Negara perlu hadir demi menjadi kemanan komunitas yang inklusif. Pasalnya, rasa aman yang bersandar pada relasi sosial mengandung risiko eksklusivitas. Rasa aman hanya berlaku bagi mereka yang di dalam, tetapi begitu rentan bagi yang di luar.
Belum lagi, ada sejumlah wilayah yang tidak terjangkau oleh mekanisme sosial semata. Setidaknya, ini menyangkut soal ekonomi dan integritas pelayanan publik. Kembali pada data survei, tepat di titik inilah warga merasa cemas.
Lapangan kerja (17,1 persen) menjadi keresahan tertinggi warga. Sementara itu, 16,7 persen responden mengaku praktik korupsi juga masih menjadi masalah yang harus segera bisa diselesaikan. Tak ketinggalan, problem kemiskinan digarisbawahi oleh 15,9 persen warga. Selain itu, masih ada pula masalah pendidikan (9,1 persen), bencana alam (6,4 persen), serta kesehatan (6,1 persen) yang dipandang oleh responden harus segala dirampungkan.
Akhirnya, kembali pada pertanyaan paling awal, jawabannya ”iya” masyakarat Indonesia memang merasa aman setidaknya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akan tetapi, perlu terus disadari, rasa aman ini bertumpu pada jaringan sosial.
Mekanisme sosial memang kokoh dalam banyak kasus, tetapi tetap memiliki batas. Oleh karena itu, negara harus hadir supaya rasa aman warga tetap bertahan ketika tantangan struktural semakin kuat. Di sinilah ujian sesungguhnya. (LITBANG KOMPAS)
