Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Mensos tegaskan rekrutmen berbasis data DTSEN dan ancam sanksi keras bagi pelaku kekerasan di sekolah
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan instruksi tegas menjelang proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Ia mewanti-wanti seluruh kepala sekolah, guru, hingga wali asuh agar pelaksanaan seleksi berjalan transparan, tepat sasaran, serta bebas dari praktik intervensi maupun manipulasi data.
Dalam arahan secara daring, Gus Ipul menekankan Sekolah Rakyat memiliki mekanisme unik, yakni tidak membuka pendaftaran secara terbuka, melainkan melalui penjangkauan aktif berbasis data.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, tetapi melakukan penjangkauan yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN),” ujar Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu, 15 April 2026.
Waspadai Praktik "Titipan"
Gus Ipul mengingatkan agar tidak ada satu pun pihak yang mencoba melakukan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam proses rekrutmen siswa. Ia menjamin bahwa tidak boleh ada intervensi, bahkan dari pejabat pemerintahan sekalipun.
“Tidak perlu titip-titip, tidak perlu menyodor-nyodorkan nama. Menteri Sosial tidak bisa titip, Bupati tidak bisa titip, Camat, Lurah tidak bisa titip. Prinsip utamanya adalah yang paling membutuhkan harus diprioritaskan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa rekrutmen adalah titik krusial. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak waspada terhadap potensi manipulasi data yang bisa menggeser hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sanksi Keras bagi Pelaku Kekerasan dan Intoleransi
Selain masalah rekrutmen, Mensos juga menaruh perhatian besar pada keamanan lingkungan sekolah. Ia menyatakan tidak akan memberikan toleransi bagi siapapun yang melakukan kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan Sekolah Rakyat.
“Siapapun yang melakukan kekerasan fisik maupun seksual, kita akan berikan tindakan keras. Bisa jadi langsung kita berhentikan tanpa peringatan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen pendidikan untuk mengedepankan nilai-nilai toleransi guna menciptakan suasana belajar yang damai (peaceful) di tengah perbedaan.
Fokus pada Kaum Duafa dan Fasilitas Permanen
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menjelaskan bahwa hakikat program ini adalah memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat paling rentan yang berada di kategori Desil-1 dan Desil-2.
“Hakikat Sekolah Rakyat itu yang paling penting adalah aksesibilitas bagi kaum duafa,” kata Prof. Nuh. Meski berbasis data resmi, ia juga membuka ruang bagi usulan lapangan jika ditemukan warga yang layak namun belum terdata.
Terkait fasilitas, Tenaga Ahli Menteri, Andi, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengejar target pembangunan 100 titik Sekolah Rakyat (SR) permanen tahap dua.
“Targetnya selesai di 20 Juni 2026, sehingga awal Juli kita sudah bisa berpindah (moving) ke sekolah permanen,” jelas Andi.
Lebih lanjut, Gus Ipul meminta seluruh tenaga pendidik untuk bekerja dengan integritas tinggi dan disiplin terhadap aturan yang berlaku demi masa depan pendidikan anak bangsa yang lebih baik.
Editor: Redaktur TVRINews
