JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumpulkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bersama jajaran lurah, camat, hingga wali kota dalam rapat besar (town hall meeting) di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
Rapat ini digelar setelah muncul kasus laporan warga soal parkir liar di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur, yang dibalas dengan foto hasil kecerdasan buatan (AI), bukan kondisi sebenarnya di lapangan.
Pramono mengatakan, kejadian itu mencoreng pelayanan publik di Jakarta dan tidak boleh terulang lagi.
“Termasuk yang di Kalisari, memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta. Dan kami, saya sebagai Gubernur, tidak mau itu terulang kembali, sehingga tidak ada ruang untuk itu bisa diulang kembali,” ucap Pramono, Rabu.
Baca juga: Kepercayaan Warga Jakarta Tergerus akibat Manipulasi Laporan JAKI
Ia menegaskan, seluruh petugas harus bekerja dengan benar di lapangan, bukan sekadar membuat laporan yang menyenangkan atasan.
“Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar memberikan atau menyenangkan pimpinan, tetapi kerja riil di lapangan,” katanya.
Pramono menyebut, tiga petugas PPSU yang terlibat sudah diberi sanksi berupa Surat Peringatan 1 (SP1).
Ia juga sudah bertemu langsung dengan ketiganya dan memberi peringatan keras.
“Saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau memang masih ingin bekerja di DKI Jakarta,” katanya.
Baca juga: Warga Mulai Ragu Lapor lewat JAKI Usai Kasus Manipulasi AI di Jaktim
Tak hanya petugas, atasan mereka juga ikut kena sanksi.
Kepala seksi terkait hingga Lurah Kalisari dibebastugaskan dari jabatannya.
Untuk mencegah kejadian serupa, Pemprov DKI akan memperbaiki sistem di aplikasi JAKI.
Ke depan, hanya petugas yang benar-benar menangani laporan yang boleh mengunggah bukti pekerjaan.
“Yang boleh upload adalah yang memang mengerjakan. Sistemnya kami perbaiki supaya lebih jelas dan transparan,” kata Pramono.
Baca juga: Kasatpel Perhubungan Mampang Prapatan Diberi SP Buntut Manipulasi Laporan JAKI
Ia juga menegaskan, laporan dan kritik dari warga sangat penting untuk memperbaiki pelayanan pemerintah.
“Masukan dari warga itu penting untuk kami memperbaiki diri,” ujarnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
