Konflik Iran dengan koalisi Israel-Amerika Serikat (AS) telah lama menjadi pusat ketegangan geopolitik Timur Tengah. Dalam dua dekade terakhir, medan pertempuran tidak lagi terbatas pada darat, laut, dan udara, melainkan merambah ke dunia maya (cyberspace). Serangan siber, peretasan infrastruktur kritis, serta kampanye disinformasi menjadi senjata baru yang setara dengan serangan rudal dan drone. Bagi Indonesia, yang secara geografis dan diplomatis jauh dari pusat konflik, perang digital ini tetap saja memiliki implikasi signifikan terhadap ketahanan digital nasional.
Tulisan ini akan mengelaborasi bagaimana dinamika perang siber Iran versus Israel-AS berpengaruh terhadap ketahanan digital Indonesia, serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk semakin memperkuat ketahanan digital di tengah eskalasi global.
Dinamika Perang Siber Iran vs Israel-AS. Perang siber antara Iran dan lawan-lawannya bukanlah fenomena baru. Sejak serangan Stuxnet (2010) yang secara luas dikaitkan dengan serangan militer AS dan Israel terhadap infrastruktur nuklir Iran menjadi sasaran canggih. Sebagai balasan, Iran mengembangkan kemampuan ofensif siber masif, termasuk kelompok-kelompok seperti APT34 (OilRig) dan APT35 (Charming Kitten) (Zetter, 2014). Serangan balasan Iran menyasar perusahaan-perusahaan AS, negara sekutu Teluk, serta infrastruktur Israel, seperti serangan ransomware pada fasilitas air dan rumah sakit Israel pada 2020-2021 (Greenberg, 2019).
Memasuki tahun 2023-2024, konflik terbuka antara Hamas didukung Iran menghadapi Israel memicu gelombang serangan siber baru. Kelompok pro-Iran meningkatkan serangan Distributed Denial of Service/DDoS terhadap situs-situs pemerintahan dan swasta Israel, sementara AS dan Israel merespons dengan operasi siber untuk melumpuhkan sistem komando dan logistik Iran (Rapid7, 2023). Pasca serangan rudal Iran ke Israel pada April 2024, intensitas serangan siber meningkat drastis, menargetkan sektor energi, keuangan, dan transportasi di kedua belah pihak (Microsoft Threat Intelligence, 2024). Karakter utama perang ini adalah menciptakan peperangan asimetris (asymmetric warfare) melalui pemanfaatan serangan siber berbiaya murah Iran untuk membalas superioritas konvensional Israel-AS.
Dampak Spillover ke Indonesia. Meskipun Indonesia bukan target utama, posisi sebagai negara dengan lalu lintas digital terbesar di Asia Tenggara menjadikannya korban tidak langsung (collateral damage) dari perang siber. Setidaknya ada tiga jalur dampak utama, antara lain: Pertama, serangan siber yang meluas akibat kolateral infrastruktur. Banyak server dan infrastruktur cloud yang digunakan oleh perusahaan Indonesia berlokasi di pusat data global yang juga melayani target di Timur Tengah.
Serangan siber berskala besar, seperti serangan botnet atau DDoS refleksi dapat melumpuhkan layanan informasi yang diakses dari Indonesia. Contohnya, pada 2023, serangan DDoS terhadap penyedia layanan hosting di Eropa yang juga digunakan oleh bank-bank Indonesia menyebabkan gangguan layanan perbankan digital selama berjam-jam (BSSN, 2023).
Kedua, peningkatan serangan phishing dan malware yang menyamar. Kelompok-kelompok yang berpihak pada Iran atau Israel kerap menyebarkan malware melalui email yang mengatasnamakan organisasi kemanusiaan atau berita terkini konflik. Indonesia dengan tingkat literasi digital yang masih moderat menjadi sasaran empuk. BSSN (2024) mencatat kenaikan 35% serangan phishing bertema Timur Tengah pada kuartal pertama 2024 dibanding periode sebelumnya.
Ketiga, disinformasi dan polarisasi domestik. Perang Iran-Israel memiliki dimensi ideologis dan religius yang kuat. Kelompok-kelompok di Indonesia kerap memanfaatkan narasi pro-Palestina (berimplikasi anti-Israel dan anti-AS) atau sebaliknya untuk memobilisasi massa. Akun-akun bot dan troll farm dari luar negeri, baik yang pro-Iran maupun pro-Israel telah terdeteksi menyebarkan konten provokatif di media sosial Indonesia, memanfaatkan sentimen publik yang tinggi terhadap isu Palestina (Katadata, 2024). Hal ini mengancam kohesi sosial dan ketahanan nasional di ranah informasi.
Ketahanan Digital Indonesia: Posisi dan Tantangan. Ketahanan digital didefinisikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin ketersediaan, integritas, kerahasiaan, dan autentikasi data serta infrastruktur digital dari berbagai ancaman (Kemenko Polhukam, 2021). Dalam konteks perang proksi siber Iran-AS-Israel, Indonesia menghadapi setidaknya tiga tantangan struktural.
Pertama, ketergantungan tinggi pada teknologi asing. Sebagian besar infrastruktur kritis Indonesia, mulai dari perbankan, energi, hingga transportasi menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dari AS, Israel, atau negara sekutunya. Celah keamanan (zero-day vulnerability) yang dieksploitasi oleh peretas Iran terhadap produk Microsoft, Cisco, atau Siemens secara otomatis menjadi celah bagi Indonesia (CIPS, 2022). Kedua, koordinasi antar-lembaga masih terfragmentasi.
Meskipun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah dibentuk, koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Bank Indonesia, serta operator sektor privat masih belum optimal. Information sharing terkait indikator serangan (indicators of compromise) dari perang Iran-Israel seringkali datang terlambat. Ketiga, masih minimnya kesadaran keamanan siber di tingkat pengguna dan UKM. Lebih dari 80% serangan siber di Indonesia menargetkan sektor swasta dan individu, bukan pemerintah (BSSN, 2023). Tanpa budaya kebersihan siber (cyber hygiene) yang baik, Indonesia akan terus menjadi akses masuk termudah peretas global.
Rekomendasi Strategis untuk Memperkuat Ketahanan Digital. Untuk menghadapi dampak perang digital Iran-Israel-AS, Indonesia tidak bisa bersikap isolasionis dan dibutuhkan langkah proaktif dan adaptif.
Pertama, penguatan diplomasi siber (cyber diplomacy) di forum multilateral. Indonesia harus mendorong pembuatan norma-norma perilaku negara di dunia maya melalui ASEAN dan PBB, termasuk larangan menyerang infrastruktur sipil dan kewajiban melaporkan kerentanan (vulnerability disclosure) (Arif, 2021). Kedua, penyusunan Strategi Ketahanan Siber Nasional (National Cyber Resilience Strategy) spesifik terhadap konflik yang meluas (spillover conflict).
Strategi ini harus mencakup sistem peringatan dini (early warning system) yang terhubung dengan ancaman intelijen global (threat intelligence global), simulasi scenario serangan Timur Tengah, serta cadangan backup infrastruktur kritis di dalam negeri. Ketiga, peningkatan literasi digital berbasis ancaman aktual. Pemerintah bersama platform media sosial perlu mengkampanyekan secara masif tentang modus phishing dan disinformasi bertema konflik global, tidak hanya bertema nasional.
Keempat, insentif bagi perusahaan untuk mengadopsi zero-trust architecture. Mengingat ancaman bukan berasal dari rantai pasok global, pendekatan zero trust yang tidak mempercayai lalu lintas internal maupun eksternal secara otomatis, namun menjadi keharusan bagi sektor perbankan, energi, dan telekomunikasi (NIST, 2020).
Perang Iran versus Israel-AS sejatinya telah membuka babak baru peperangan asimetris di dunia maya. Indonesia, meskipun bukan pihak yang sedang bertikai, tetapi merasakan dampaknya melalui serangan siber kolateral, peningkatan malware, serta disinformasi memecah belah. Ketahanan digital Indonesia saat ini masih cukup rentan menggugat ketergantungan teknologi informasi asing, lemahnya koordinasi, dan rendahnya kesadaran publik.
Untuk itu, diperlukan strategi nasional yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap muculnya insiden, namun perlu proaktif dalam aktivitas diplomasi siber, peningkatan infrastruktur, dan penguatan budaya keamanan digital. Tanpa langkah-langkah nyata, kemungkinan besar Indonesia akan terus menjadi medan perang tidak langsung yang mudah dieksploitasi dalam setiap terjadinya konflik digital global.
Hendra Manurung. Dosen Tetap Prodi Magister Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI (UNHAN RI).
(rdp/imk)
